Disorot DPRD, Pengelolaan Dana BOS Ratusan Juta di SDN Rongtengah 1 Jadi Perhatian Publik

KETIK, SAMPANG – SDN Rongtengah 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, baru-baru ini menjadi sorotan publik hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Sorotan tersebut muncul seiring dugaan lemahnya pelatihan terhadap para guru, yang berdampak pada disiplin mengajar, Jumat, 6 Februari 2026.

Di tengah sorotan tersebut, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Rongtengah 1 juga menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, sekolah tersebut setiap tahun menerima Dana BOS bernilai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data sekolah, jumlah siswa SDN Rongtengah 1 tercatat sebanyak 363 orang. Dengan jumlah siswa tersebut, Dana BOS yang diterima sekolah cukup besar dan bersumber dari anggaran pemerintah.

Bendahara SDN Rongtengah 1 Sampang, Hanafi, menjelaskan bahwa besaran Dana BOS ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik. Pada tahun-tahun sebelumnya, Dana BOS yang diterima sekolah sebesar Rp900.000 per siswa per tahun. Namun, saat ini jumlah tersebut meningkat menjadi Rp1.030.000 per siswa per tahun.

“Jumlah siswa 363 orang. Dana BOS sebelumnya Rp900.000 per siswa per tahun dan sekarang menjadi Rp1.030.000 per siswa per tahun,” ujarnya. 

Menurut Hanafi, dana BOS tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Saya menggunakan Dana BOS untuk keperluan sekolah sesuai dengan juknis BOS yang berlaku,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penggunaan Dana BOS antara lain dialokasikan untuk pembelian buku teks siswa dari kelas I hingga kelas VI, perbaikan dan penggantian bangku serta kursi yang rusak, serta pembayaran kebutuhan operasional seperti listrik, air PDAM, dan layanan internet.

“Untuk pembayaran listrik di SDN Rongtengah 1 mencapai sekitar Rp800.000 per bulan,” tukasnya. 

Penggunaan Dana BOS tersebut kini menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap pengelolaan anggaran pendidikan di SDN Rongtengah 1 dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel demi mendukung peningkatan kualitas pendidikan. (*)