Dilantik Jadi Anggota DPRD Jatim, Ini Kiat Puguh Pamungkas Akselerasi Pembangunan di Malang Raya

KETIK, MALANG – Sebanyak 120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 dilantik, Sabtu, 31 Agustus 2024. Salah satu dari 120 anggota tersebut adalah Founder RSU Wajak Husada Puguh Wiji Pamungkas yang berasa dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya.

Usai dilantik, Puguh yang merupakan politisi PKS ini siap dalam mengemban tugas sebagai anggota DPD Jatim merupakan notabene merupakan wakil rakyat. Ia juga berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan di Malang.

Salah satu ikhtiar yang akan dilakukan Puguh nantinya adalah berkolaborasi dengan tiga Pemda yang ada di Malang Raya. Yakni Pemkab Malang, Pemkot Malang dan Pemkot Batu.

"Kalau kita kembali ke fungsi dewan, ada tiga fungsi dasar. Ada fungsi budgeting, legislasi dan advokasi. Ranah itu menjadi komitmen saya untuk mengawal bagaimana program pemerintahan di Jawa Timur wabil khusus di Malang Raya," ujar Puguh Wiji Pamungkas.

Ia menyebutkan, perlu adanya kreasi dalam mengawal hal tersebut, terutama dalam mengakselerasi pembangunan di Malang Raya. Ikhtiarnya yakni adalah seluruh DPRD Jatim dapil di Malang Raya duduk bersama membicarakan akselerasi pembangunan tersebut.

"Hari ini politik kita yang ada di Indonesia itu saya lihat politik asobiah, politik yang mementingkan dirinya masing-masing. Membangun suatu daerah tidak bisa dilakukan satu tahun dua tahun," kata Puguh yang juga Presiden Nusantara Gilang Gemilang atau NGG tersebut.

Menurutnya perlu adanya visi untuk membuat daerah yang berkemajuan. "Harus dirancang dan dirangkai melalui sinergi maupun kolaborasi dari seluruh elemen stakeholder pemerintahan itu," terangnya.

Lalu, ia menyebutkan contoh kolaborasi dalam konteks sebagai Anggota DPRD Jatim. "Di Malang itu ada 11 Anggota Dewan Provinsi. Nah mereka ini fungsinya menjadi mitra kepala daerah untuk mengakselerasi pembangunan," tegasnya.

Hal ini kata ia perlu dilakukan demi kemajuan di Malang Raya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Nah ini sekarang yang tidak pernah dilakukan. Setelah proses politik Pemilu orang itu jadi partai politik mendapat kursi, seolah-olah sudah ini masing-masing saja," sebutnya.

"Nanti empat atau lima tahun lagi baru bekerja lagi. Ini kan sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya fungsi advokasi sederhana. Contohnya kita membangun kawasan lintas selatan Kabupaten Malang. Selalu disebutkan ini ranahnya Nasional. Anggota Dewan berjumlah delapan ini duduk satu meja dengan Bupati, perlu nih dibantu pengaspalan. Itu kan sebenarnya," sambungnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan sudah membuat aplikasi website supaya masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya maupun permasalahan di wilayahnya masing-masing.

Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat menyampaikan dan dapat dilihat secara terbuka apa yang menjadi persoalan maupun aspirasi. Ini untuk mempermudah tugas Puguh Wiji Pamungkas sebagai Anggota DPRD Jatim. (*)