Dikritik Karena Dianggap Membiarkan PKL di Kawasan Kampus, Ini Respon Dishub - Satpol PP Jember

KETIK, JEMBER – Berbagai upaya dilakukan Pemkab Jember untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di ruas jalan sekitar kampus.

Bulan Oktober ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Jember tengah fokus melakukan uji coba rekayasa sistem satu arah (SSA) di empat ruas jalan kampus. Diantaranya Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip dan Riau.

Selama uji coba SSA, arus jalan di lingkar kampus Jember terlihat ramai lancar. Kendati demikian, para pedagang kaki lima (PKL) justru disorot sebagai penyebab kemacetan. Juga kantong parkir di bahu jalan yang belum tertata.

Keberadaan PKL di pedestrian jalan lingkar kampus, khususnya di samping Universitas Jember (Unej) cukup mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Pasalnya mereka tidak segan menggelar lapak semi permanen di trotoar bahkan bahu jalan.

Hal itu menyeruak ketika uji coba SSA diberlakukan. Banjir komentar netizen menganggap akar permasalahan ada di PKL yang terkesan dibiarkan beroperasi.

Nurul, salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Jember berpendapat, hak pejalan kaki terganggu dengan banyaknya PKL yang menempati trotoar.

“Cukup mengganggu, terutama para pejalan kaki. Udah pakai trotoar sama bahu jalan, belum lagi pembeli yang berhenti sembarangan tambah bikin macet,” timpalnya.

Ditanya soal itu, Kepala Dishub Jember, Agus Wijaya mengatakan keberadaan PKL merupakan salah satu faktor penyebab kemacetan.

Namun, penertiban PKL bukan kewenangannya. Pihak Dishub tidak bisa semena-mena menertibkan atau merelokasi PKL yang menjamur di sekitar kampus.

Akan tetapi masalah PKL masuk menjadi evaluasi Dishub dalam menjalankan SSA. “Evaluasi kita pertama yang ada di Jalan Jawa itu memang PKL. Sudah kita laporkan dan itu menjadi prioritas dari Bupati,” jelas Agus.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bambang Saputro mengatakan penertiban PKL merupakan tanggung jawab bersama para OPD. “Proses keberadaan PKL ini sangatlah pelik sehingga kita perlu membuat konsep yang jelas atas apa yang akan dilakukan kepada PKL,” ujarnya.

Tidak saja menghalau, menggusur ataupun merelokasi, lanjut Bambang, tetapi harus ada kesadaran dari warga masyarakat sendiri sebagai PKL untuk bisa mengikuti aturan atau regulasi yang ada.

Menurutnya, sosialisasi dan pendataan jumlah PKL sudah lama dilakukan. Namun mulai ramai diperbincangkan lagi pasca Dishub melakukan uji coba arus jalan satu arah.

“Saat ini kami masih konsentrasi PKL di Jalan Gajah Mada, Sultan Agung dan Samanhudi,” tutupnya.(*)