Dijadikan Tameng Sesaat, Mahasiswa Walk Out dari Aksi PT LKT di Abdya

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Aliansi mahasiswa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, dengan tegas menarik diri atau walk out dari aksi yang dilakukan terhadap PT Leuser Karya Tambang (LKT). Alasannya, kehadiran mahasiswa hanya dimanfaatkan dan dijadikan dalam kepentingan tertentu.

Sebelumnya, sejumlah aliansi mahasiswa bersama dengan warga Desa Rukoen Dame, Babahrot, Abdya, Aceh, melakukan aksi protes terhadap tambang bijih besi PT LKT. Mereka turun ke lokasi tambang untuk memperjuangkan 10 poin tuntutan.

Namun terakhir, peran mahasiswa diduga hanya dijadikan sebagai tameng oleh segelintir oknum dan pihak tertentu. Setelah dimanfaatkan dengan manipulasi pergerakan, mereka dianggap bagaikan tebu yang habis manis sepah dibuang.

Dalam aksi tersebut, pihak perusahaan dinilai kooperatif terhadap tuntutan. Didampingi pihak keamanan, Manager PT LKT beserta pengurus lainnya menjumpai peserta aksi dan memberikan keterangan serta menyepakati pembentukan tim pansus.

Koordinator Umum AMMDAL, Rahmat Maulana mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku kecewa atas perlakuan yang dilakukan oleh sejumlah oknum warga. Oleh sebabnya, mereka memilih menarik diri dari persoalan tersebut karena merasa tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat yang melakukan aksi.

"Aksi ini sudah tidak berjalan seperti semestinya yang sudah disepakati," ujar Rahmat, Senin, 12 Mei 2025.

Selain karena sudah tidak sejalan, ia juga menuturkan bahwa dalam aksi tersebut warga diduga tidak transparan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang ikut dalam aksi hanya dijadikan benteng pertahanan dalam aksi di perusahaan. 

"Transparansi tidak ada lagi, seolah-olah mahasiswa hanyalah tameng sesaat yang tidak dibutuhkan lagi," jelasnya.

Karena tak dianggap dan tidak transparan, pengurus dan penggerak Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Dampak Lingkungan (AMMDAL) menyatakan pembatalan dan pengunduran diri dari aksi terhadap PT LKT.

"Surat pengunduran diri kami telah diterima oleh sejumlah pihak terkait. Apabila setelah setelah surat ini kami layangkan dan terjadi hal-hal yang bersifat pergerakan atau demonstrasi, maka itu di luar tanggung jawab kami," kata Koordinator Umum AMMDAL, Rahmat Maulana.

Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie, Afan Fajeri. Dia menjelaskan, peristiwa ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam komunikasi dan koordinasi, serta minimnya rasa saling menghargai antar elemen. 

Menurut Afan, perjuangan bersama dalam suatu pergerakan harus dilandasi dengan saling percaya, kooperatif, dan semangat kolektif, bukan tekanan dan ego sektoral

"Kami tetap berkomitmen untuk berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup, namun kami akan memilih jalur perjuangan yang lebih independen, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai kelembagaan yang kami yakini," tutur Afan.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Abdya, Dasrol Habibi mengatakan, sikap sebagian pihak yang tergabung dalam aliansi pergerakan itu tidak menunjukkan toleran dan etika kolektif saat mengambil keputusan.

Hal ini, tambah Dasrol, memuncak pada insiden saat pembentukan tim Panitia Khusus (Pansus) pada hari pertama, yang seharusnya melibatkan seluruh elemen secara adil.

"Pada momen tersebut, saya selaku perwakilan dari mahasiswa mengalami perlakuan yang tidak pantas ketika menerima telepon dari salah satu pihak melalui panggilan WhatsApp dan dituduh tidak bertanggung jawab," bebernya.

Padahal, Dasrol mengaku telah menjelaskan dengan baik bahwa saat itu dirinya sedang dalam situasi mendesak, yakni mendampingi orang tuanya untuk berobat ke rumah sakit. Bahkan, ia juga menyarankan pihak tersebut agar menghubungi rekan mahasiswa lain yang tergabung dalam aliansi.

"Namun, alih-alih mendapat pengertian, saya justru menerima kata-kata bernada memaksa dan tidak menunjukkan empati. Kami dari BEM STKIP Muhammadiyah Abdya memilih undur diri dari persoalan tersebut," pungkas Dasrol dengan nada kecewa. (*)