Diisukan Pindah Partai, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro: Saya Ingin Ganti Mobil

KETIK, PEMALANG – Isu kepindahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ke partai politik lain di tengah masa jabatan aktif mencuat dan ramai diperbincangkan publik. Kabar tersebut bahkan telah tersiar di sejumlah media dan memantik respons dari kalangan partai politik.

‎Menanggapi isu tersebut, Anom Widiyantoro justru menunjukkan sikap santai. Dengan senyum dan tawa khasnya, Anom menepis spekulasi yang berkembang.

‎“Saya penginnya ganti mobil, nggak ganti partai saya,” ujar Anom Widiyantoro di hadapan puluhan awak media usai melantik 27 PNS Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jumat, 2 Januari 2026.

‎Anom juga menegaskan bahwa isu perpindahan partai tidak memiliki korelasi dengan agenda maupun aktivitas pemerintahan yang sedang dijalankannya.

‎Sebelumnya, Praktisi Hukum dan Pengamat Kekuasaan, Imam Subiyanto, menyebut fenomena perpindahan kepala daerah ke partai besar di tengah tekanan publik sebagai alarm demokrasi.

‎Menurut Imam, secara hukum perpindahan partai dimungkinkan, namun dari sisi etika demokrasi langkah tersebut tetap problematik.

‎“Publik tidak bodoh. Ketika bupati aktif tiba-tiba masuk ke gerbong besar, pertanyaan publik sah: ini murni politik ideologis atau upaya mencari perlindungan?” kata Imam.

‎Ia menambahkan, dalam praktik politik di Indonesia, kedekatan dengan pusat kekuasaan kerap dipersepsikan sebagai tameng politik, baik untuk memperkuat posisi tawar maupun menghadapi tekanan kebijakan.

‎“Demokrasi tidak mati karena pelanggaran hukum semata, tetapi karena normalisasi manuver kekuasaan yang mengabaikan etika,” pungkasnya.

‎Polemik terkait dugaan perpindahan seorang bupati aktif ke Partai Gerindra mendapat sorotan keras dari Partai Golkar.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pemalang, Aris Ismail, menilai manuver tersebut sebagai langkah yang tidak tepat secara etika politik.

‎“Pindah partai di tengah jabatan itu konyol,” tegas Aris Ismail saat dimintai tanggapan.

‎Aris menekankan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanah pemerintahan, bukan melakukan manuver politik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidakstabilan.

‎“Jabatan itu amanah rakyat. Kalau di tengah jalan justru pindah partai, publik wajar mempertanyakan akal sehat politiknya,” ujarnya.

‎Pernyataan Aris tersebut sekaligus mempertegas kritik yang sebelumnya disampaikan Imam Subiyanto terkait fenomena perpindahan kepala daerah aktif ke partai besar yang dinilai berpotensi mencederai etika demokrasi.(*)