Digitalisasi Birokrasi Halmahera Selatan Dimantapkan

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terus berprogres dalam mengintegrasikan sistem tata kelola berbasis digital sebagai upaya strategis menghadirkan birokrasi yang responsif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digelar pada Senin, 5 Agustus 2025.

Agenda tersebut berlangsung di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati dan melibatkan jajaran struktural kunci seperti Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Asisten I Bidang Pemerintahan, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga stakeholder lintas sektor.

Dalam pidato arahannya, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba secara lugas menyoroti dinamika revolusi teknologi digital khususnya Artificial Intelligence (AI) yang telah menciptakan disrupsi besar dalam model komunikasi dan sistem layanan publik konvensional.

“Perkembangan teknologi saat ini, seperti AI, sangat memengaruhi kehidupan kita, termasuk pola komunikasi di tengah masyarakat. Ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa pemerintah daerah harus mampu beradaptasi,” ujar Bupati Bassam.

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan futuristik dan adaptive leadership yang mendorong pemerintah daerah untuk mentransformasikan layanan publik dari pola manual menuju digitalisasi total. 

“Urgensi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik sangat tinggi. Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Sistem kerja berbasis teknologi akan memberikan banyak kemudahan,” lanjutnya.

Bupati Bassam juga menekankan pentingnya keselarasan antara sistem dan kultur birokrasi. Ia menyampaikan bahwa penggunaan teknologi bukan hanya soal efisiensi administratif, melainkan soal menciptakan arsitektur pelayanan yang berbasis pada data, kecepatan, dan keterukuran kinerja.

“Dalam berbagai aspek seperti pengumpulan data, pendistribusian kebijakan, dan pelaksanaan program, sistem elektronik akan sangat membantu. Saya minta keseriusan semua pihak dalam mengelola dan menerapkan SPBE ini,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mengandung pesan bahwa digitalisasi bukan sekadar teknokratisasi prosedur, melainkan rekonstruksi mendalam terhadap logika kerja birokrasi secara menyeluruh agar dapat menghadirkan layanan publik yang inklusif serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Mengingat letak geografis Halmahera Selatan yang cukup menantang, kehadiran SPBE diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan prima kepada masyarakat,” tutup Bupati.