KETIK, TULUNGAGUNG – Polemik setelah reposisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, semakin meluas dan memicu kegelisahan di lingkungan birokrasi setempat.
Pelantikan Tri Hariadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 12 Desember 2025 pukul 08.30 WIB, berakhir tanpa kejelasan. Upacara yang semestinya menjadi agenda formal tersebut molor berjam-jam hingga menjelang siang, namun pejabat yang ditunggu tak kunjung hadir.
Para pejabat yang sudah berkumpul tampak menunggu dalam suasana penuh tanda tanya. Satu kursi yang disiapkan untuk Tri Hariadi dibiarkan kosong sepanjang acara, menjadi penanda bahwa pelantikan tidak berjalan sesuai rencana.
Sehari sebelumnya, nama Tri Hariadi sudah tercantum jelas dalam daftar pejabat yang akan dilantik pada Kamis, 11 Desember 2025. Ketidakhadirannya saat itu disebut “karena suatu hal”, sehingga pemerintah daerah menjadwalkan pelantikan susulan khusus baginya.
Baca Juga:
Merayakan Harmoni di Titik Nol, Plt. Bupati Tulungagung Dorong Musik Jadi Kekuatan Ekonomi KreatifNamun pada hari pelantikan ulang, ia kembali tidak hadir.
Kepala BKPSDM Tulungagung, Suroto, menjelaskan bahwa pelantikan dibatalkan karena pejabat yang bersangkutan tidak memberikan konfirmasi dan tidak terlihat di lokasi hingga menjelang tengah hari. Ia memastikan undangan resmi telah diterima melalui sekretaris pribadi Tri Hariadi.
“Sejak kemarin telepon yang bersangkutan tidak aktif, sehingga kami tidak bisa melakukan konfirmasi,” ujar Suroto.
Menurutnya, panitia sudah menunggu hingga beberapa kali pengecekan. “Ditunggu sampai pukul 09.00, kemudian pukul 10.00, bahkan sampai pukul 11.00 tetap tidak datang. Karena itu pelantikan dinyatakan batal,” tegasnya.
Baca Juga:
Belum Usai! KPK Geledah Pemkab TulungagungBatalnya pelantikan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika internal birokrasi setelah perubahan posisi Tri Hariadi dari jabatan Sekda. Situasi di lingkungan Pemkab Tulungagung kini memasuki fase yang penuh ketidakpastian dan masih menunggu langkah resmi berikutnya dari pemerintah daerah. (*)
