KETIK, JEMBER – Di balik keberhasilannya meraih gelar doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bupati Jember Muhammad Fawait membawa satu pesan penting bagi pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
Pandangan itu tertuang dalam disertasinya yang berjudul "Analisis Peran Belanja Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur". Disertasi tersebut mengantarkan Gus Fawait meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga.
Sidang terbuka digelar pada Jumat, 12 Juni 2026 di kampus Unair dengan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat. Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo juga menjadi salah satu penguji tamu bersama sejumlah guru besar lainnya.
Dalam penelitian tersebut, Gus Fawait menilai efektivitas belanja pemerintah menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa anggaran yang besar tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak dikelola secara tepat sasaran.
“Efektivitas belanja pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, saat dikonfirmasi pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Baca Juga:
Bupati Jember Gus Fawait Raih Gelar Doktor Unair dengan Predikat CumlaudeMenurutnya, bantuan pemerintah tidak cukup hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Program bantuan harus mampu mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan memiliki kemandirian ekonomi.
“Bantuan tidak cukup bersifat sosial, tetapi harus mendorong masyarakat naik kelas,” katanya.
Gus Fawait juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan bantuan sosial dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai pelatihan kerja perlu menjadi bagian dari program pemberdayaan agar manfaat bantuan dapat berkelanjutan.
“Program bantuan harus terhubung dengan peningkatan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga:
Data BPS 2026: Jember Jadi Penghasil Beras Terbesar di Tapal Kuda, Produksi Tembus 446 Ribu TonSelain itu, sektor Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut menjadi perhatian dalam risetnya. Menurutnya, peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diperluas melalui program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“PMI bisa menjadi peluang besar jika dibekali keterampilan yang tepat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kurangnya koordinasi antarlevel pemerintahan dinilai dapat mengurangi efektivitas kebijakan di lapangan.
“Sinergi antarlevel pemerintah adalah kunci agar program tepat sasaran,” bebernya.
Dalam disertasinya, Gus Fawait turut mengulas potensi program kehutanan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan yang tepat dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
“Program kehutanan sosial harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai pengelolaan lahan yang efektif mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang serta menjadi solusi konkret untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Jika dikelola optimal, satu keluarga bisa mandiri secara ekonomi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Fawait menegaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberpihakan dalam proses penganggaran. Karena itu, ketepatan arah belanja dinilai lebih penting dibandingkan sekadar besarnya anggaran yang dialokasikan.
“Yang paling penting adalah keberpihakan dalam proses budgeting,” tegasnya.
Tak sekedar berhasil mempertahankan karya ilmiahnya, Gus Fawait juga dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan tercatat sebagai doktor ke-515 yang diluluskan Universitas Airlangga.
Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti sebagai karya akademik, melainkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan publik yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ilmu ini harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang nyata,” pungkasnya. (*)