Demi Harga Sembako Stabil, Gubernur Khofifah Kirim 'EPIK Mobile' ke 8 Kabupaten/Kota, Apa Itu?

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berangkatkan Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin, 17 Maret 2025. Apa itu?

Program ini salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim untuk stabilisasi pengendalian harga bahan pokok. Ini termasuk juga upaya pengendalian inflasi di seluruh Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga sembako tinggi.

"EPIK ini adalah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Jadi program ini berkeliling ke mana-mana memberikan penetrasi harga beberapa sembako," kata Khofifah.

Dia menyebut,  truk EPIK yang dilepas mengangkut 5 ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 Toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang sudah bekerja sama dengan BUMD PT. JGU sebagai distributor.

Delapan kota/kabupaten itu antara lain Kota Surabaya, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab Jombang dan Kab Ngawi.

"Beras yang diberangkatkan tadi itu semua adalah beras premium 5 kg. Nanti akan disiapkan juga yang 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah misalnya," jelas Gubernur Khofifah.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berfoto dengan jajaran Bank Indonesia dan pihak lain di lumbung pangan Epik Mobile, Senin, 17 Maret 2025. (Foto: Khaesar/Ketik.co.id)

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, Program Lumbung Pangan EPIK merupakan langkah konkret Kerja Sama Intra Provinsi (KIP) dalam mengendalikan inflasi.

Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK yakni Lumbung Pangan EPIK Reguler yang terdapat di 13 titik 8 Kab/Kota dan Lumbung Pangan EPIK Mobile yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan.

"Dengan adanya program EPIK ini, maka upaya pengendalian inflasi dapat secara aktif menyasar lokasi di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah yang sedang mengalami gejolak harga tinggi," terang Khofifah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim M. Noor Nugroho mengatakan bahwa kebutuhan operasional dari kendaraan pengendalian inflasi tersebut akan memanfaatkan program sinergitas BUMD Jatim. Sehingga dibutuhkan kerja sama berbagai elemen untuk kesuksesan jangka panjangnya.

"Selain itu, belajar dari pengendalian inflasi komoditas beras tahun 2023, TPID telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jawa Timur dengan kelembagaan Koperasi Multi Pihak atau KMP. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi," pungkas dia. (*)