KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan menempatkan akurasi data sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan.
Langkah tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang membahas pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa tren penurunan angka kemiskinan sepanjang tahun 2025 patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan pada tahun 2026 masih cukup besar sehingga diperlukan langkah yang lebih terarah dan terintegrasi.
Berdasarkan estimasi sementara, tingkat kemiskinan di Bondowoso masih berada di kisaran 12,2 persen. Angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah daerah masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Fathur Rozi menjelaskan bahwa DTSEN menjadi basis penting dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Data tersebut merupakan hasil integrasi dari tiga sumber utama, yaitu TKS, Regsosek, dan P3KE, sehingga validitasnya harus benar-benar terjaga.
“Keakuratan data menjadi sangat penting agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya pada Kamis, 16 April 2026.
Saat ini, pemerintah daerah masih melakukan proses ground checking atau verifikasi lapangan guna memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Verifikasi ini dinilai krusial untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus meningkatkan efektivitas program bantuan.
Lebih lanjut, Fathur Rozi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat agar upaya tersebut berjalan optimal.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga merumuskan tiga fokus strategi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Pertama, menekan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan berbagai subsidi.
Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi dan pemberdayaan usaha. Ketiga, mengurangi kantong kemiskinan dengan memperluas akses infrastruktur seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta konektivitas komunikasi.
Dengan penguatan basis data yang lebih akurat serta dukungan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis upaya penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)
