KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) kini dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat setelah Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29 persen.
Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi kebijakan dan strategi adaptif dalam tata kelola keuangan daerah.
Pemangkasan alokasi anggaran tersebut berimplikasi langsung pada sejumlah program strategis, terutama program unggulan agromaritim yang menjadi bagian penting dari visi-misi pembangunan berkelanjutan pasangan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi).
Bupati Bassam Kasuba, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran tersebut sangat signifikan dan perlu disikapi dengan kebijakan yang rasional serta perencanaan yang terukur.
Baca Juga:
Raker Perdana PWI Halsel Tegaskan Satu Arah: Solid, Etis, Profesional“Prinsipnya, yang namanya pengurangan pasti berdampak. TKD Halsel dari tahun ini ke tahun depan terpangkas 29 persen atau sekitar Rp500 miliar lebih, dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,2 triliun,” ujarnya, Senin 27 Oktober 2025.
Bassam menegaskan, meski dalam kondisi fiskal yang menantang, Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel tetap berkomitmen menjaga kontinuitas program pelayanan publik dan agenda prioritas daerah. Upaya rasionalisasi anggaran akan diarahkan agar pelayanan masyarakat tetap optimal.
“Ini membuat kami harus memutar otak agar program dan kegiatan pelayanan publik, termasuk suksesi program agromaritim, tetap berjalan,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan kerja keras, kolaborasi antarperangkat daerah, serta efisiensi penggunaan anggaran, Pemkab Halsel optimistis dapat mempertahankan kinerja pelayanan publik pada tahun mendatang.
Baca Juga:
KNPI Halsel: Polemik Lahan Soligi Sudah Tuntas“InsyaAllah dengan anggaran yang ada, kami akan berupaya keras agar pelayanan publik tetap berjalan baik. Dengan kerja keras birokrasi, ke depan kita bisa memaksimalkan postur anggaran yang ada,” ujar Bassam.
Ia juga memastikan bahwa meskipun menghadapi tekanan fiskal, program agromaritim akan tetap menjadi prioritas utama pada tahun 2026 sebagai upaya mendorong ketahanan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah pesisir dan pertanian terpadu.
