Dana Desa Harus Berdampak Nyata, Zainuddin Maliki Ingatkan 20 Persen untuk Swasembada Pangan

KETIK, TUBAN – Penasihat Menteri Desa dan PDT, Zainuddin Maliki menghadiri FGD di Balai Desa Riyung, Senori, Tuban pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam pertemuan dengan warga, ia menyampaikan pemanfaatan 20 persen dana desa.

Hal ini sesuai dengan keputusan menteri desa yang mewajibkan pemanfaatan 20 persen dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan harus berdampak dan terukur.

Dengan begitu, swasembada pangan adalah salah satu strategi Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan nasional dan kemandirian bangsa sebagaimana dicantumkan dalam Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia.

"Di tegaskan dalam asta cita kedua bahwa Presiden Prabowo berusaha memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa salah satunya melalui swasembada di sektor pangan," katanya dikutip dari keterangan resmi.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menegaskan swasembada pangan erat kaitannya dengan pertahanan nasional dan kemandirian bangsa. 

Karena begitu strategisnya posisi swasembada pangan, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan agar 20 persen dana desa benar-benar digunakan untuk mendukung program ini.

Di depan Kepala Desa, BUMDES, pendamping desa, tokoh pemuda dan masyarakat, Zainuddin Maliki menegaskan perlu memperhatikan tiga pilar utama ketahanan pangan desa.

Pertama, ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi berbasis potensi lokal. Berikutnya akses dan keterjangkauan pangan melalui penguatan distribusi dan kelembagaan ekonomi desa. Keberlanjutan sistem pangan desa juga sangat penting. Dalam hal ini sangat dibutuhkan inovasi, teknologi tepat guna, dan penguatan kapasitas masyarakat. Masalahnya ketika turun ke sawah sebelum FGD dimulai, Zainuddin sempat berbincang dengan petani bahwa sawahnya menghasilkan gabah 4 hingga 5 ton per hektare.

"Di Karawang ada praktik inovasi yang berhasil menaikkan menjadi 7 hingga 8 ton perhektar," ungkapnya. 

Zainuddin juga melihat sendiri jaringan kawat untuk mengalirkan listrik di pematang sawah, sebuah cara membasmi hama tikus yang tentu penuh resiko. Padahal sudah ditemukan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan lubang tikus sehingga memudahkan memberantas hama tikus dengan risiko rendah. 

"Intinya dalam mendukung program swasembada pangan sangat dibutuhkan inovasi," lanjutnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan penggunaan dana desa berdampak positif, pemerintah desa hendaknya menerapkan strategi octahelix. Mengoptimalkan fungsi Bumdes dan Kopdes.

Kemudian melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, lembaga keuangan, komunitas sosial, bahkan juga TNI dan Polri. 

"TNI dan Polri yang memiliki Gugus Tugas Ketahanan Pangan bisa membantu memberikan pendampingan lapangan, pengamanan distribusi, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, serta penguatan disiplin dan partisipasi masyarakat," tegasnya.

Melalui pendekatan kolaboratif, optimis 20 persen dana Desa akan berkontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional dari akar rumput.

Tidak kalah penting diperhatikan, pengelolaan Dana Desa tidak boleh berhenti pada serapan anggaran. "Ia harus berdampak pada produksi, pendapatan, dan ketahanan pangan rumah tangga desa", pungkasnya. (*)