Dalami Aliran Dana untuk Pribadi Tersangka Bupati, KPK Periksa Lagi Kontraktor dan Pejabat Pemkab Sidoarjo

KETIK, SIDOARJO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terkait penyidikan terhadap tersangka Bupati Ahmad Muhdlor Ali (AMA). Sementara sidang praperadilan berlangsung dan menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (5/6/2024), KPK memanggil lagi para pejabat penting Pemkab Sidoarjo. Ada kontraktor bernama Robbin.  

Pemeriksaan saksi-saksi itu berlangsung Jumat, 31 Mei 2024, hingga Selasa, 4 Juni 2024. Pada Jumat lalu, penyidik KPK memanggil Ari Pradono, seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sidoarjo. Ari Pradono menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, di Jakarta.

’’Penyidikan perkara dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo dengan tersangka AMA dkk,’’ jelas Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Tidak berhenti dengan memeriksa Ari Pradono. KPK juga terus memanggil dan memeriksa saksi lain. Pada Senin, 3 Juni 2024, KPK memeriksa staf Bupati Sidoarjo. Namanya Achmad Masruri. Namun, Achmad Masruri tidak dipanggil ke Jakarta. Dia menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim.

’’Saksi Achmad Masruri (staf Bupati Sidoarjo) hadir dan dikonfirmasi antara lain soal dugaan soal besarnya pemotongan uang. Serta pendalaman atas adanya aliran uang yang didapatkan tersangka AMA dari berbagai pihak. Yang kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadinya,’’ terang Ali Fikri dalam rilisnya kepada media di Jakarta pada Selasa (4/6/2024).

Rilis KPK tentang tersangka AMA (Bupati Sidoarjo) pada Selasa, 7 Mei 2024 lalu. Sejauh ini, KPK telah menetapkan dua tersangka lain, yaitu AS dan SW. (Foto; istimewa)

KPK terus mengabarkan update pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi berikutnya. Pada Selasa, 4 Juni 2024, Komisi Anti Rasuah itu memeriksa lagi pejabat-pejabat penting Pemkab Sidoarjo. Sama. Mereka juga diperiksa untuk tersangka AMA dkk. Tempatnya juga di Mapolda Jatim.

Siapa saja para pejabat penting itu. Mereka adalah Andjar Surjadianto (kepala Inspektorat Pemkab Sidoarjo). Kemudian, Sulistyono (sekretaris Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo). Abdul Muntolip, salah seorang kepala bidang di BPPD Sidoarjo.

Berikutnya, ada ASN Pemkab Sidoarjo yang bernama Setya Handaka dan Ninik Sulastri. Bahkan, ada Ridho Prasetyo yang pernah menjabat kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Pemkab Sidoarjo pada 2021. Serta, seorang staf bupati yang bernama Aswin Reza Sumantri.

Yang tidak kalah menarik ialah dua pihak swasta yang juga dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK di Mapolda Jatim. Dia bernama Helena Milli Respati dan Robbin Alan Nugroho alias Robbin. Dalam panggilan KPK, Robbin disebut sebagai seorang kontraktor.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di BPPD Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024, lalu. Saat itu, KPK mengamankan 11 orang. Sebagian dibawa ke Jakarta. Sebagian lain diperiksa di Mapolda Jatim.

Dalam OTT tersebut disita uang tunai Rp 69,9 juta. Ternyata uang tersebut merupakan hasil pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Pendapatan mereka dipotong antara 10 hingga 30 persen sesuai nilai insentif yang diperoleh.

Dari pemotongan selama 3 bulan pertama pada 2024, terkumpul uang Rp 2,7 miliar. KPK menyebut dugaan kuat uang itu mengalir untuk kebutuhan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan dominan untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA). AMA ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, diperiksa dan ditahan pada Selasa, 7 Mei 2024, di Gedung Merah Putih, KPK, di Jakarta. (*)