Cerita Gus Bupati Probolinggo, dari The Seven Lakes Pariwisata sampai KPK

KETIK, PROBOLINGGO – Senin malam, 30 September 2025, Bupati Probolinggo Gus dr H. M Haris, bercerita banyak hal kepada wartawan  yang tergabung di Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Kraksaan, di Pendopo belakang rumahnya, Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan (perbatasan Ponpes Genggong Pajarakan dan Krejengan). 

Gus Bupati, demikian sapaan akrabnya, menceritakan ide kerjanya untuk meningkatkan daya saing wisata di daerahnya. 

"Kita punya banyak potensi. Ada Gunung Bromo, Pantai Bentar, Pulau Gili dan sekarang kita lagi genjot pengembangan wisata ke Tiris dan Krucil," katanya bersemangat. 

Bukti nyata dari ide besarnya, Gus Bupati mencetuskan promo wisata Tiris dan Krucil dengan kemasan The Seven Lakes Festival 2025. 

Festival ini akan digelar di kawasan Danau Ranu Segaran, Kecamatan Tiris, pada 7–13 November 2025.

"Festival ini, konsep dasarnya mempromosikan pesona 7 Danau, 7 Air Terjun, selama  7 Hari. Ada pesona off road di hutan, landscape danau, arung jeram dan pagelaran seni budaya khas Kabupaten Probolinggo," jelas Gus Bupati. 

Selain soal pariwisata, Gus Bupati banyak berbicara soal idenya membangun kinerja birokrasi yang efektif. 

"Kita butuhnya speed up, percepatan program untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya, nanti saya akan lakukan mutasi sekitar Oktober ini, agar ada  efektifitas kinerja ke depannya sesuai dengan visi misi SAE (Sejahtera Amanah dan Eksis daya saingnya)," katanya. 

Selain itu, Gus Bupati juga menceritakan hasil kunjungannya ke Gedung Merah putih KPK RI beberapa waktu lalu bersama wabup dan jajaran perangkat satuan kerja di lingkungan pemkab setempat.

"Kami ke KPK untuk membangun sinergitas, dalam rangka menciptakan akuntabilitas pemerintahan. Semua kaget, karena semua data pengelolaan anggaran 2024 (sebelum Gus Bupati dilantik), mereka (KPK) paparkan semuanya," terangnya.

Bahkan, Gus Bupati mengaku sempat berkelakar kepada seluruh kepala perangkat daerah yang ikut, agar tidak menyembunyikan data pengelolaan anggaran. 

"Semua kepala dinas bisa menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Tapi, tidak dengan KPK. Mereka punya data," tandasnya.

Sebab itu, Gus Bupati berharap ke depan seluruh satuan kerja di pemkab, diintruksikan agar transparan dan bekerja sesuai regulasi perundang-undangan. (*)