Cegah Risiko Banjir, Kadishut Jatim Jumadi Pimpin Rehabilitasi Hutan

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kini memperkuat langkah pencegahan bencana banjir melalui program rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan, Jumadi. Inisiatif ini menjadi prioritas daerah mengingat frekuensi cuaca ekstrem yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Jatim, Jumadi memfokuskan pada kegiatan pemulihan area lahan kritis dan wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Penanaman pohon secara masif dijadikan strategi utama untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan yang berperan vital dalam regulasi tata air.

Program ini dijalankan selaras dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur yang menjadi landasan kebijakan pemulihan ekosistem, termasuk rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir. Jumadi memastikan seluruh instruksi daerah diimplementasikan secara terstruktur di lapangan.

Selain aktivitas penanaman, program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur konservasi tanah. Pembangunan dam penahan, sumur resapan dan struktur pengendali erosi mulai dilaksanakan di lokasi-lokasi strategis untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan.

Jumadi menekankan bahwa pendekatan teknis konservasi tanah ini dirancang untuk meminimalisir aliran permukaan yang berpotensi memicu banjir bandang. Dengan meningkatnya penyerapan air ke dalam tanah, risiko kerusakan infrastruktur dan permukiman akibat limpasan air dapat ditekan seminimal mungkin.

Aspek pemberdayaan masyarakat juga menjadi komponen integral dalam program ini. Pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan aktif mendorong pembentukan Kelompok Tani Hutan dan penguatan skema Perhutanan Sosial agar warga sekitar hutan memiliki insentif ekonomi untuk ikut menjaga kelestarian ekosistem.

Menurut Jumadi, keterlibatan masyarakat lokal merupakan faktor penentu keberhasilan jangka panjang program rehabilitasi. Warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki pengetahuan lokal yang berharga sekaligus kepentingan langsung terhadap kualitas lingkungan tempat mereka bermukim.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus diperluas untuk memperkuat efektivitas program. Dinas Kehutanan Jatim juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota, akademisi, LSM dan sektor swasta dalam upaya pencegahan kerusakan hutan, termasuk antisipasi kebakaran lahan di musim kemarau.

Kawasan hutan Jawa Timur yang mencapai 1,36 juta hektare menjadi aset strategis yang harus dipertahankan fungsinya. Jumadi menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tidak mengubah peruntukan kawasan hutan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaannya demi keberlanjutan lingkungan.

Target ke depan untuk program rehabilitasi hutan Jatim ini, akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Di bawah kepemimpinan Jumadi, Dinas Kehutanan menargetkan tidak hanya peningkatan tutupan vegetasi, tetapi juga penurunan nyata risiko banjir di wilayah-wilayah rawan sebagai indikator keberhasilan program. Lebih dari sekadar upaya ekologis, program ini juga menjadi investasi jangka panjang bagi keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Jawa Timur. (*)