Cegah Radikalisme di Birokrasi, Pemprov DIY dan Densus 88 Perkuat Integritas ASN

KETIK, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk membentengi aparatur sipil negara (ASN) dari paparan paham radikalisme dan intoleransi.

Langkah ini dilakukan di tengah tren penyebaran ideologi radikal yang kian masif menyasar lingkungan birokrasi dan ruang digital.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi bertajuk “ASN Berintegritas, Garda Terdepan Melawan Radikalisme dan Intoleransi” yang digelar di Gedung Radyo Suyoso, kompleks Bapperida DIY, Selasa, 7 April 2026.

Kasubdit Kontra Radikal Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Joko Dwi Harsono, mengungkapkan bahwa pola penyebaran radikalisme saat ini telah bertransformasi. Menurutnya, kelompok radikal tidak lagi hanya bergerak secara konvensional, tetapi sudah memanfaatkan celah di lini birokrasi.

“Radikalisme saat ini sangat dinamis dan masif di ruang digital. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama di lingkungan ASN yang merupakan ujung tombak pelayanan publik,” kata Joko dalam keterangannya.

Senada dengan Joko, praktisi penguatan integritas Rida Hesti Ratnasari menekankan bahwa ASN merupakan benteng pertama pertahanan ideologi negara. Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi filter alami terhadap masuknya paham-paham ekstremis.

Sejumlah ASN di lingkungan Pemda DIY menyimak paparan mengenai peta persebaran paham radikalisme dalam sosialisasi di Gedung Radyo Suyoso, Kompleks Bapperida DIY. (Foto: Bang Je for Ketik.com)

“ASN harus memiliki integritas kuat dan berpegang teguh pada nilai kebangsaan. Pemerintahan yang kuat secara ideologi akan lebih sulit disusupi oleh narasi intoleran,” ujar Rida.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmen Pemda DIY untuk terus memantau ketahanan ideologi pegawainya. Ia berharap ASN tidak hanya sekadar menjadi penonton, tetapi aktif menjadi pelindung masyarakat dari pengaruh radikalisme.

Selain dihadiri pejabat di lingkungan Pemda DIY, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol DIY Lilik Andi Aryanto, Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta Deni Mulyana, hingga Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso.

Melalui kolaborasi ini, Pemda DIY menargetkan penguatan deteksi dini di setiap instansi guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan dari infiltrasi paham yang bertentangan dengan Pancasila.(*)