Ratusan relawan dari berbagai unsur masyarakat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan intensif yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provisi Jawa Timur.
Hal ini Guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat, agenda ini difokuskan pada pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan kebakaran dan non-kebakaran yang digelar di Suryapark, Sidorejo, Jetis dan Mojokerto.
Kegiatan strategis ini menghadirkan ruang edukasi konkret yang melibatkan sejumlah komunitas untuk mendapatkan materi langsung terkait penanganan kebakaran serta manajemen kebencanaan lainnya. Kegiatan yang bertajuk "Pembinaan dan Pelatihan relawan pemadam kebakaran dan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran" dilaksanakan selama dua hari yakni mulai tanggal 2 hingga 3 Juni 2026.
Baca Juga:
BAZNAS Mojokerto Sembelih 301 Kambing Kurban, 3.621 Paket Daging Dibagikan untuk Warga MiskinAnggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi A dari Fraksi Golkar, Sumardi, menuturkan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melejitkan kapasitas dan pemahaman para relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang kerap melanda wilayah Mojokerto.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan edukasi dan pembelajaran yang lebih konkret kepada para relawan. Mojokerto merupakan salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian khusus terkait potensi kebencanaan, sehingga peningkatan kompetensi relawan menjadi hal yang sangat penting. Kami berharap mereka tidak hanya mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta koordinasi antarrelawan dalam menghadapi berbagai bencana di lapangan,” ujarnya. Selasa, 2 Juni 2026.
Melihat tingginya antusiasme peserta yang hadir, Sumardi menambahkan bahwa hal ini menjadi dorongan kuat agar program serupa dapat dilaksanakan secara rutin sebagai agenda tahunan demi memperkuat benteng kesiapsiagaan di Kabupaten Mojokerto.
Baca Juga:
Nasib Guru Honorer Jatim Mulai Jelas, DPRD Dorong Skema Tenaga Ahli di Tahun 2027Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Kabid Damkar) Provinsi Jawa Timur, Hadit Manggala, menjelaskan bahwa program ini dirancang khusus untuk merespons aspirasi para relawan di akar rumput yang merindukan ruang untuk berkumpul dan beraktivitas bersama.
Tanggapan positif dari komunitas menjadi pemantik utama dalam menyusun agenda ini guna mempererat solidaritas sekaligus memperkuat sinergi nyata di lapangan.
"Rencanakan seperti itu karena ternyata apa tanggapan dari teman-masing yang melawan kebakaran, beberapa relawan itu juga cukup bagus. Bahkan salah satu kegiatan ini kan juga kita merespon apa yang disampaikan teman-teman relawan agar mereka juga diajak ngumpul bareng, agar mereka diajak berkegiatan bareng," ungkapnya.
Lebih lanjut, Lelaki yang akrab disapa Didit ini menekankan bahwa fokus utama Damkar Jatim adalah memfasilitasi pembekalan materi kebencanaan guna menambah pengalaman, wawasan, serta meningkatkan kompetensi para personel yang menjadi garda terdepan saat terjadi insiden.
"Ini yang intinya paling tidak peningkatan kompetensi mereka itu bisa dilakukan dan dibantu supaya nanti mereka juga ada penambahan pengalaman dan ilmu terkait dengan beberapa materi kebencanaan," tambahnya.
Manfaat besar dari pelatihan ini turut dirasakan langsung oleh para peserta. Muhamad Kholil, salah satu relawan yang ikut serta, menuturkan bahwa edukasi seperti ini sangat bagus untuk mengubah pola pikir masyarakat saat menghadapi musibah.
"Kegiatan ini sangat bagus untuk masyarakat. Pastinya masyarakat hari ini, ketika ada kejadian kebakaran tidak hanya diunggah di media sosial namun juga mampu untuk mencegahnya, sehingga nantinya tidak terjadi kebakaran," kata Kholil.
Ia menambahkan, Demi mempercepat waktu tanggap (*response time*) penanganan di lapangan, Kholil berharap agar pelatihan dan fasilitas penunjang tidak hanya berpusat di tingkat kabupaten, melainkan diperluas hingga ke pelosok daerah.
"Harapan ke depan, pelatihan ini harus ada di setiap kecamatan dan juga pastinya ada posko-posko yang dibentuk di setiap kecamatan. Kalau kita nunggu di kabupaten, nanti penanganannya lambat," pungkasnya. (*)