Carut-Marut Tambang Lumajang, Dari Jual Beli Barcode Sampai Solar Ilegal

KETIK, LUMAJANG – Carut-marut tambang di Kabupaten Lumajang bisa disebut tak pernah selesai. Selain tambang ilegal yang sampai sekarang masih tetap berlangsung, dari sisi pemungutan pajak masih bermasalah.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, saat ini ada beberapa perusahaan tambang yang jumlah barcode pajak yang keluar tidak seimbang dengan perkiraan pasir yang keluar dari tambang tersebut.

"Ada yang alat beratnya hanya 4 unit, tapi keluarnya pasir sampai lebih dari 100 truk. Ini nggak mungkin, karena maksimal satu alat berat itu hanya bia mengisi 20 truk dalam sehari. Kalau sampai lebih dari 120 truk perhari, kami perkirakan barcode pajak itu juga dijual kepada tambang ilegal," kata salah seorang penambang di Lumajang, yang minta namanya tidak dimediakan.

Sementara itu Ketua HPBI Lumajang Jamal Abdullah Alkatiri membenarkan dugaan jual beli barcode pajak tersebut. 

"Ya pasti ada, selama tambang ilegal ada, maka penjualan barcode itu juga pasti ada. Karena tambang ilegal itu membutuhkan legalitas untuk keluar dari lokasi tambang ilegal mereka," ujar Jamal Abdullah.

Terkait hal ini, Jamal menyebut, selama pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat dengan Pemkab dan Polres Lumajang, namun tambang ilegal tersebut tetap marak sampai saat ini.

Belum lagi persolan BBM yang digunakan untuk operasional alat berat. Diduga selama ini sejumlah alat berat di lokasi tambang Lumajang banyak yang menggunakan BBM Bio Solar, yang merupakan BBM subsidi yang tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha atau industri.

"Sebenarnya sangsinya cukup berat, selain pidana kepada pemilik tambangnya, juga bisa berimbang kepada pencabutan ijin tambang," kata Mahmud SH, salah seorang pengacara senior Lumajang.  (*)