Capaian Identitas Kependudukan Digital di Kota Surabaya Masih Rendah

KETIK, SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 188.000 orang. Jumla tersebut hanya 8 persen dari total penduduk Kota Pahlawan.

Kadispendukcapil Eddy Christijanto menjelaskan rendahnya capaian tersebut karena kurangnya sosialisasi yang menyasar lingkungan sekolah, perbankan, instansi hingga perusahaan swasta.

"Kami juga menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memaksimalkan potensi aktivasi IKD, tentunya seluruh institusi pemerintah dan swasta bisa memanfaatkan ini untuk setiap pelayanannya," ujarnya Rabu (3/1/2024).

"Termasuk ketika Imigrasi dan perbankan. Perbankan di Jawa Timur saja masih Bank Jatim, bank-bank yang lain masih belum memanfaatkan IKD," sambungnya.

Eddy menduga hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi minat warga masih rendah untuk melakukan aktivasi IKD. Padahal, selama ini pihaknya intens melakukan sosialisasi aktivasi IKD ke mal-mal, ruang publik, institusi lain hingga ke perusahaan-perusahaan swasta.

"Kita hampir setiap hari sosialisasi, baik itu melalui media sosial kita, maupun datang langsung ke komunitas masyarakat, termasuk media untuk mensosialisasikan terkait IKD," ungkap dia.

Di sisi lain, Eddy menyebutkan bahwa untuk mengejar target aktivasi IKD, pihaknya juga menggandeng kepolisian dan perusahaan BUMN yang ada di Surabaya. Serta menjajaki kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Pahlawan dalam melakukan aktivasi IKD.
 
"Termasuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak. Itu kita minta untuk masuk ke sana melakukan aktivasi IKD," jelasnya.

Akan tetapi, hal yang lebih penting lagi adalah Kemendagri juga diharapkan bisa melakukan kerjasama dengan bank-bank konvensional. Sebab, selama ini pihaknya menemui kendala karena bank konvensional berkantor pusat di Jakarta.

"Mereka (bank konvensional) kami tawari, mereka bilang menunggu pusat. Maksudnya biar ada kerjasama dengan pusat, sehingga nanti seluruh Indonesia persyaratannya bisa mentransformasikan dari KTP fisik ke digital," harapnya.

Eddy menambahkan pihaknya juga berencana menjalin kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan minat warga agar melakukan aktivitas IKD.
"Bagaimana terkait pengurusan STNK dan sebagainya tidak menggunakan KTP elektronik, tapi KTP digital, kita ajak mereka kerjasama. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, termasuk dengan BPJS dan Imigrasi," pungkasnya.(*)