Cak Awi Dibebastugaskan, Tiga Nama Mencuat Gantikan Jabatan Ketua PDIP Surabaya

KETIK, SURABAYA – Dibebastugaskannya Adi Sutarwijono atau yang akrab disapa Cak Awi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surabaya, kini mencuat tiga nama sebagai calon kuat penggantinya.

Dinamika internal partai berlambang banteng moncong putih ini semakin menarik perhatian, terutama karena ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda, namun memiliki peluang yang relatif seimbang.

Tiga nama mencuat yakni Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Anggota DPRD Jatim Fuad Bernardi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai jabatan Ketua DPC Surabaya sangat strategis karena Surabaya adalah basis utama kekuatan PDIP.

"Kalau bicara siapa yang kuat, tentu tergantung kebutuhan partai. Tapi juga sangat ditentukan oleh siapa yang punya akses ke DPP,” ujarnya pada Selasa 6 Mei 2025.

Surokim menyebut PDIP memilili kader senior yang berpengalaman di Surabaya, misalnya Baktiono.

“Stok kader PDIP di Surabaya itu melimpah. Mulai dari kader senior seperti Baktiono, tokoh birokrat hingga tokoh muda seperti Jordan,” ujar Surokim.

Wakil Rektor UTM ini menyoroti posisi strategis Tri Rismaharini dalam dinamika ini terlebih lagi menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan dan terlihat dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Ia menyebut bahwa restu dari mantan wali kota Surabaya sekaligus mantan Menteri Sosial itu masih sangat berpengaruh di tubuh PDIP Surabaya.

Hal ini, menurutnya, bisa membuka peluang besar bagi Fuad yang dikenal sebagai kader muda loyal dan dekat dengan Risma maupun Eri Cahyadi.

“Mas Eri sepertinya tidak mungkin berseberangan dengan Fuad. Dan kalau melihat kedekatannya dengan Bu Risma, peluang Fuad untuk didukung DPP sangat besar,” paparnya.

Selain Fuad dan Eri Cahyadi, nama-nama lain yang disebut dalam bursa calon ketua antara lain Baktiono, Armuji dan beberapa tokoh lainnya.

Namun, penunjukan ketua definitif tak hanya ditentukan DPD, melainkan juga harus melalui konsultasi ke DPP PDIP. (*)