KETIK, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo memetakan persebaran rumah tidak layak huni atau RTLH di Sidoarjo. Peta itu dibutuhkan untuk mematangkan strategi program bantuan renovasi RTLH bagi warga miskin. Perlu penguatan koordinasi lintas instansi. Bupati Subandi menyatakan program rehab RTLH harus tepat sasaran.
Pemetaan RTLH di Sidoarjo tersebut dibahas dalam dalam rapat koordinasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo; Dinas Sosial Sidoarjo; serta Dinas Perumahan, Dinas Kominfo Sidoarjo, serta Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo, di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Senin (15 Juni 2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Subandi.
Instansi-instansi tersebut menyinkronkan data calon penerima bantuan RTLH. Berapa jumlahnya, di mana saja lokasinya, siapa saja penerimanya, dan sebagainya. Dengan basis data yang akurat, penanganan RTLH di Sidoarjo bisa terukur dan berkelanjutan.
”Pemkab Sidoarjo perlu gambaran yang jelas mengenai kondisi rumah tidak layak huni di Sidoarjo,” kata Bupati Subandi kepada peserta rapat koordinasi.
Baca Juga:
Bupati Subandi Prioritaskan Kontraktor Lokal Garap Proyek di SidoarjoData dari berbagai sumber dikonsolidasikan menjadi satu data. Mana saja yang sudah ditangani dan mana yang belum. Setelah data terkumpul diverifikasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Termasuk, data yang baru masuk. Pada akhirnya diketahui data terbaru berapa berapa jumlah RTLH di Sidoarjo yang masih membutuhkan bantuan.
”Harapan saya, dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, kita memiliki peta yang jelas mengenai jumlah RTLH yang benar-benar perlu mendapatkan bantuan,” katanya.
Bupati Subandi menegaskan, pemetaan akan mengacu pada data Dinas Sosial Sidoarjo sebagai basis utama penentuan sasaran penerima bantuan. Dinas Sosial Sidoarjo betul-betul memahami kira-kira jumlah RTLH di Sidoarjo berapa jumlahnya.
Apa saja syarat RTLH di Sidoarjo yang dapat memperoleh bantuan rehab rumah? Bupati Subandi menyebutkan syarat utama, RTLH itu harus berdiri di atas tanah milik sendiri, bukan di lahan irigasi atau lainnya. RTLH di Sidoarjo calon penerima bantuan difoto dari depan dan belakang. Termasuk, foto atap dan lantai bagian dalam rumah.
Baca Juga:
Bupati Subandi: Jangan Ada Proyek di Sidoarjo Molor dan Tak Sesuai Spek”Bantuan RTLH ini juga tidak membedakan latar belakang agama penerima,” tegasnya.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo diikutsertakan dalam program penanganan RTLH di Sidoarjo. Bupati Subandi menyampaikan bahwa sumber pendanaan rehab RTLH Sidoarjo berasal dari zakat dan infak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Sidoarjo. Nilainya hampir mencapai Rp 1 miliar per bulan. Penyalurannya harus bebas dari intervensi pihak mana pun.
Bupati Subandi memperkirakan, bantuan penyaluran dana dari Baznas bisa mengcover setidaknya 20 RTLH di Sidoarjo dalam 1 bulan. Jika anggaran per unit RTLH sekitar RP 25 juta, maka perbaikan 20 RTLH di Sidoarjo sekitar Rp 500 juta.
”Karena Baznas ini bantuan dari ASN, saya ucapkan terima kasih kepada ASN di seluruh Sidoarjo yang telah berkontribusi melalui Baznas,” ujarnya.
Ketua Baznas Sidoarjo Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar (Gus Jazuk) menjelaskan, pengolahan dan sinkronisasi data penerima bantuan RTLH di Sidoarjo masih terus dilakukan. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.
”Data kami ada sebanyak 289 yang tengah waiting list. Kami membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk kroscek di lapangan,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan, proses integrasi data penerima bantuan RTLH di Sidoarjo akan dilakukan bertahap melalui sistem data warehouse yang dikelola Pemkab Sidoarjo.
Langkah tersebut bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data agar proses penyaluran bantuan lebih akurat dan terintegrasi. Data yang sudah ada dimasukkan lebih dulu ke data warehouse.
”Kalau data intervensi dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersedia, akan kami integrasikan juga sehingga seluruh data penerima bantuan dapat terkelola dalam satu sistem,” kata Eri Sudewo.
Penyaluran bantuan-bantuan ke depan, lanjut dia, juga akan mengacu pada DTSEN yang dipegang oleh Dinas Sosial Sidoarjo. Khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5. Dengan demikian, bantuan pemerintah maupun lembaga mitra lebih tepat sasaran kepada keluarga miskin dan rentan miskin.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosil Sidoarjo Mharta Wara Kusuma dan Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan menyatakan siap melakukan verifikasi dan kroscek ulang data calon penerima bantuan RTLH. Data di lapangan dijadikan satu dengan data Baznas oleh Diskominfo Sidoarjo.
”Kami siap kroscek dan verifikasi lapangan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar valid. Sehingga bantuan RTLH disalurkan kepada yang berhak menerima,” kata Mharta.
Hari Libur Tetap Kunjungi Warga
Perhatian Pemkab Sidoarjo kepada warga kurang mampu memang tidak pernah putus. Meski hari libur kerja pada Sabtu (13 Juni 2026), Bupati Subandi tetap mengunjungi mereka. Tujuan kunjungan adalah rumah-rumah tidak layak huni (RTLH) di Sidoarjo, yaitu Kecamatan Krembung.
Bupati Subandi mendatangi tiga rumah tidak layak huni di Sidoarjo. Masing-masing di Desa Wangkal dan Desa Keret, Kecamatan Krembung. Yang pertama disambangi adalah kediaman Munadak di Desa Keret.
Bupati Subandi melihat kondisi rumah itu sangat memprihatinkan. Yang paling menjadi perhatian ialah kamar mandinya yang menyatu dengan tempat tidur. Tentu saja udaranya selalu lembab.
”Seperti ini tidak bagus buat kesehatan Pak Munadak. Perlu diperbaiki agar penghuninya bisa sehat dan nyaman,” ungkap Bupati Subandi.
Kepala desa dan para perangkat diminta segera berkolaborasi dengan berbagai pihak. Perbaikan dilakukan dengan tenaga swadaya dan bantuan dari pihak lain. Supaya perbaikan rumah tidak layak huni warga Sidoarjo Munadak bisa dilakukan dengan cepat.
Dari rumah Munadak, Bupati Subandi bersama Kepala Dinas Sosial Sidoarjo Mharta W. Kusuma dan Ketua Baznas Sidoarjo Gus Jazuk mengunjungi rumah Suladi di Desa Keret. Atap rumah dari bambu. Tanpa plafon. Kalau hujan deras pasti bocor. Begitu pula temboknya sudah tua.
Rumah Suladi segera masuk program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Renovasi mulai dilaksanakan pada Juli atau paling lambat Agustus 2026. Baik atap, tembok, kamar mandi, lantai, maupun bagian lainnya. Agar rumah Suladi menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati.
”Insya Allah segera kita renovasi. Sekarang menjelang musim kemarau sehingga pekerjaan bisa lebih maksimal,” tambah Bupati Subandi.
Perbaikan rumah tidak layak huni di Sidoarjo terus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya perbaikan rumah tidak layak huni di Sidoarjo. Bantuan-bantuan sosial lain juga diberikan kepada warga kurang mampu.
Ketika ditanya, Suladi mengaku sangat bersyukur. Rumahnya didatangi Bupati Subandi. Lebih dari itu, Suladi sangat bahagia tempat tinggalnya bakal diperbaiki.
”Terima kasih Pak Bupati Subandi. Saya sangat bersyukur karena rumah ini akan direnovasi. Semoga selalu sehat dan lancar uruannya,” ungkap Suladi. (adv)