KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan wilayah perbatasan tidak boleh luput dari pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas Jalan Kertawangi di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat.

Saat meninjau langsung kawasan tersebut usai agenda Jumat Keliling, Jumat (21/8/2026), Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang segera mengukur dan menghitung kebutuhan penanganan jalan sepanjang sekitar tiga kilometer itu.

Ia membuka opsi perbaikan melalui hotmix maupun betonisasi. Pelebaran jalan juga akan dipertimbangkan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga.

“Kita sudah berada di jalan perbatasan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ini sekitar tiga kilometer yang harus kita perbaiki. Saya minta Dinas PUTR segera mengukur dan menghitung kebutuhannya,” ujar KDS.

KDS juga meminta Dinas Perhubungan memperhatikan kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), terutama karena sebagian ruas berada di kawasan yang minim penerangan.

Baca Juga:
Bupati KDS Percepat Normalisasi Irigasi, Selamatkan 1.950 Hektare Sawah dari Kekeringan

Menurut dia, pembangunan di wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur. Kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, perumahan hingga akses permodalan juga harus mendapat perhatian.

Di Desa Sukamulya, KDS menambah alokasi 20 unit program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Kebijakan itu diambil setelah mengetahui desa tersebut belum memperoleh alokasi program tahun ini.

Secara keseluruhan, kebutuhan Rutilahu di Kabupaten Bandung masih mencapai hampir 45 ribu unit. Pemkab Bandung menargetkan sekitar 5.000 unit ditangani tahun ini.

“Karena tadi Pak Kades menyampaikan Desa Sukamulya belum kebagian, insyaallah kita prioritaskan tambahan 20 unit,” katanya.

Baca Juga:
Bupati KDS Raih Bakti Koperasi, Dorong Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Untuk sektor pendidikan, KDS meminta pemerintah desa dan kecamatan serius mencegah anak putus sekolah dan pernikahan dini. Program BESTI serta insentif Guru Mengaji juga dipastikan tetap berjalan.

Ia menyebut anggaran program Guru Mengaji mencapai sekitar Rp109 miliar per tahun.

“Program Guru Mengaji tetap kita lanjutkan. Kita ingin menciptakan anak-anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah,” ujarnya.

Sementara untuk memperkuat ekonomi warga, KDS kembali menawarkan program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan melalui BPR Kertaraharja. Pembiayaan diberikan bertahap mulai Rp2 juta, Rp5 juta hingga Rp10 juta sesuai perkembangan usaha.

Program tersebut, kata KDS, juga menjadi salah satu upaya mencegah masyarakat terjerat pinjaman informal atau bank emok.

“Kenapa tanpa bunga dan tanpa jaminan? Untuk menghindari warga masyarakat pinjam kepada bank emok,” katanya.

KDS menegaskan, pembangunan di kawasan perbatasan harus menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Mulai dari jalan yang lebih baik, rumah layak, pendidikan, pembinaan keagamaan hingga akses permodalan.

Ia pun mengajak masyarakat ikut memperkuat pendapatan daerah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai program pelayanan,” pungkasnya.(*)