Bupati Bondowoso Dorong Kerja Terpadu Lintas Sektor Hadapi Tantangan Ekonomi

KETIK, BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperjelas arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dengan mendorong kerja terpadu lintas sektor.

Pesan itu disampaikan langsung oleh Bupati Bondowoso dalam forum strategis yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Bondowoso Fathur Rozi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Staf Ahli Bupati, para Asisten, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sabha Bina Pemkab Bondowoso, Selasa, 20 Januari 2026, dalam forum High Level Meeting (HLM) yang membahas penguatan koordinasi ekonomi daerah.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menilai dinamika perekonomian saat ini bergerak sangat cepat dan sarat ketidakpastian. Tekanan ekonomi global, perubahan iklim ekstrem, proses pemulihan pascapandemi, hingga percepatan digital menjadi tantangan yang tidak bisa disikapi secara parsial oleh pemerintah daerah.

“Situasi yang kita hadapi datang dari berbagai sisi. Jika tidak ada koordinasi yang kuat, kebijakan yang diambil berpotensi tidak optimal. Pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri sudah waktunya ditinggalkan,” ujar Abdul Hamid Wahid.

Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) perlu bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung. Sinergi antartim dinilai menjadi fondasi agar setiap program pembangunan saling menguatkan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, TPID memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga. Inflasi, kata dia, tidak hanya soal angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, TP2ID diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memaksimalkan potensi unggulan daerah. Sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi lokal disebut sebagai penggerak utama agar ekonomi Bondowoso tumbuh berkelanjutan dan merata.

Sementara itu, TP2DD ditempatkan sebagai motor transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Digitalisasi harus menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memperluas akses layanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Pemanfaatan data dalam perumusan kebijakan juga dinilai penting guna mewujudkan pemerintahan yang responsif dan tepat sasaran.

Melalui forum tersebut, Bupati berharap terbangun komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi daerah, memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak ekonomi, serta mengembangkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat.

“Rekomendasi yang dihasilkan harus ditindaklanjuti secara nyata. Kebijakan hari ini akan menentukan kesiapan Bondowoso menghadapi tantangan di masa depan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh anggota tim atas dukungan serta kolaborasi yang selama ini terbangun. Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat demi mewujudkan Bondowoso yang lebih sejahtera dan berdaya saing.(*)