Bupati Blitar Sampaikan Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi di Sidang Paripurna

KETIK, BLITAR – Rapat paripurna digelar di Gedung DPRD Kabupaten Blitar mengenai jawaban Bupati Blitar dari pandangan umum fraksi-fraksi. Hj. Rini Syarifah yang kerap dipanggil Mak Rini memberikan klarifikasi dari semua kritik yang disampaikan dari seluruh fraksi pada rapat sebelumnya, Rabu (18/10/2023)

Dalam pelaksanaan rapat, bupati secara langsung membeberkan jawaban atas kritikan yang diberikan oleh fraksi. Di antaranya terkait TP2ID yang selalu dipertanyakan keberadaan dan fungsinya serta anggaran yang dibutuhkan, kali ini bupati tetap ingin mempertahan  TP2ID.

"Sesuai dalam Undang-Undang kepala daerah dapat melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan, maka dari itu TP2ID masih perlu dipertahankan keberadaanya," kata Mak Rini.

Tidak hanya itu, Bupati Blitar juga menjawab kritik terkait progam pendidikan yang dijanjikan. Menurut hasil evaluasi rapat yang dilaksanakan, progam pendidikan Sekolah Sak Ngajine tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta anggaran yang dibutuhkan.

"Mengenai progam Sekolah Sak Ngajine bukan serta merta hanya soal mengaji, tetapi di dalamnya juga berisi tentang ilmu budi pekerti. Progam ini sudah dibahas dengan banyak lembaga secara matang. Kegiatan ini juga melibatkan kerja sama dengan guru mengaji yang artinya juga menambah honor ekstra bagi mereka," jelasnya.

Mak Rini melanjutkan, untuk pembangunan Blitar ke depannya, masih sangat membutuhkan keberadaan dan peran penting dari TP2ID. 

"Terkait TP2ID, kami masih perlu mendapatkan masukan serta saran-saran yang membangun. Untuk isu yang akhir-akhir ini gencar di masyarakat, kami akan lakukan evaluasi," terangnya.

Mak Rini kembali menegaskan dari total 29 progam yang sudah tercatat, sudah 24 progam terlaksana serta selalu dalam pengawasan. Tidak lupa dengan infrastruktur Mak Rini juga memperhatikan dengan seksama dan sudah melakukan persiapan secara matang terkait penanggulanan bencana alam.

Pasca rapat paripurna berakhir, Mak Rini  menjelaskan tentang isu sewa rumah Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang ramai diperbincangkan itu sudah dilakukan sesuai prosedur.

"Untuk itu saya sudah lakukan sesuai prosedur dan kesepakatan dengan wakil bupati, malah Pak Wabup juga dengan senang hati karena kami sudah sepakat," pungkasnya. (*)