Buka Forum RKPD, Wakil Bupati Abdya: Musrenbang Bukan Sekedar Seremonial

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli mengajak seluruh peserta yang hadir dalam forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, agar menghilangkan pesimisme masyarakat kalau Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) hanya sekedar acara seremonial semata.

"Pada kesempatan ini kami mengajak para peserta menghilangkan secara perlahan persepsi di masyarakat bahwa musrenbang tidak lebih dari sekedar acara seremonial," kata Zaman Akli saat menyampaikan kata sambutan dalam acara Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Tgk Dikila kantor Bappeda setempat, Selasa, 22 April 2025.

Kata Zaman Akli, ungkapan pesimisme ini akan perlu dihilangkan. Kemudian, lanjutnya, semua yang terlibat dalam forum ini harus sepakat bahwa siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari tingkat desa harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kami berharap, semoga forum ini dapat menjadi wadah dimana usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan isu-isu strategis lain terkait rencana kerja perangkat daerah dapat didiskusikan dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan forum ini dapat tercapai," pintanya.

Selanjutnya, kata dia, kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan. Selain itu, forum ini juga akan melihat kembali indikator sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran RKPD tahun 2026.

"Artinya, tujuan yang ingin dicapai dalam forum ini adalah adanya kesepahaman perangkat daerah terhadap usulan program dan kegiatan pada musrenbang kecamatan yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2026 yang selanjutnya dimuat dalam berita acara kesepakatan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah," sebut Zaman Akli.

Kemudian, katanya, progam dan kegiatan yang nantinya akan diakomodir ke dalam Renja perangkat daerah adalah merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, sebagaimana yang telah ada dalam rancangan awal RKPD Abdya tahun 2026.

"Kit harus mengetahui bahwa tema dan prioritas pembangunan daerah inilah yang menjadi dasar perumusan usulan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk dikaji berdasarkan aspek prioritas, urgenitas dan kelayakan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Wabup Zaman Akli juga menyampaikan, bahwa tidak semua usulan dapat di tindaklanjuti dalam satu tahun anggaran. Maka dari itu diperlukan suatu forum yang dapat mempertemukan perangkat daerah terkait untuk menyepakati program dan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah dalam wujud forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pelaksanaan forum perangkat daerah Lintas perangkat daerah bertujuan untuk menyelaraskan program atau kegiatan perangkat daerah kabupaten dengan hasil Musrenbang tingkat kecamatan untuk penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah.

"Oleh karena itu, forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah juga ditujukan untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah," kata dia.

Forum ini, jelas Zaman Akli,  merupakan tahapan yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah dimana output dari forum ini adalah berita acara yang memuat kesepakatan usulan musrenbang tingkat kecamatan yang masuk dalam rancangan RKPD.

"Kami berharap pelaksanaan dan pembahasan forum ini masing-masing perangkat daerah dan forum lintas perangkat daerah yang difasilitasi oleh Bappeda nanti dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan bersama terkait RKPD 2026," katanya. (*)