BRICS - OECD Jadi Peluang Jatim Perkuat Investasi di Pasar Global

KETIK, SURABAYA – Keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan proses menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membuka peluang besar dalam investasi di Indonesia.

Tak hanya secara nasional, keterlibatan Indonesia di BRICS - OECD juga terasa dampaknya untuk Jawa Timur. Provinsi yang terletak paling timur di Pulau Jawa ini dikenal memiliki basis industri perdagangan, ekspor-impor, logistik, pangan dan manufaktur.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Masni Eriza mengatakan forum bertemakan "Memahami Kepentingan Strategis Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Graha Kadin Jawa Timur mengatakan menjadi ruang pemerintah untuk mendengar langsung prespektif dunia usaha.

"Kehadiran kami di Surabaya adalah untuk berdialog dan mendengar secara langsung aspirasi serta perspektif kalangan pelaku usaha dan dunia kerja, terutama dalam hal-hal yang bersinggungan dengan OECD dan G20," kata Masni Mirza pada Kamis 26, Agustus 2026.

Lebih lanjut, kata Masni, OECD merupakan forum kebijakan dan knowledge hub yang membantu negara menyusun kebijakan, mengembangkan standar dan berbagi best practice.

Saat ini OECD memiliki 38 negara anggota dan delapan negara dalam proses aksesi, termasuk Indonesia bersama Thailand. Dari 240 instrumen OECD yang menjadi bagian proses aksesi Indonesia, sebanyak 45 instrumen telah sepenuhnya selaras, 181 selaras sebagian dan masih membutuhkan penyesuaian, sedangkan 13 instrumen belum sepenuhnya selaras.

“Jangan sampai upaya penyelarasan justru mengurangi daya saing kita dan industri. Sebaliknya, penyesuaian harus mampu memperkuat daya saing dunia usaha dan industri nasional,” katanya.

Ketua Komite Tetap BIAC-OECD KADIN Indonesia, Rina Zoet menilai Jawa Timur memiliki posisi penting dalam melihat dampak nyata reformasi yang didorong OECD. Pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2026 sebesar 5,33 persen, dengan kisaran proyeksi 4,9-5,7 persen, ditopang industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan ekspor.

“Keberhasilan reformasi OECD akan sangat ditentukan oleh dampaknya terhadap pabrik, eksportir, pemasok, pekerja, dan UMKM Jawa Timur,” kata Rina.

Menurutnya, peluang terbesar muncul ketika standar menjadi akses. Peningkatan kualitas, traceability dan efisiensi dapat membuka rantai pasok bernilai tambah bagi manufaktur. Kepastian aturan juga dapat menarik investasi, teknologi dan kemitraan jangka panjang, sementara digitalisasi dan dukungan kepatuhan membuka peluang UMKM masuk ke ekosistem industri.

“Transisi hijau juga menjadi peluang bisnis melalui efisiensi energi, circularity dan pembiayaan hijau. Di sisi lain, standar keterampilan dan keselamatan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan produktivitas talenta,” ujarnya.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto menegaskan, dunia usaha tidak perlu melihat OECD dan BRICS sebagai pilihan yang harus dipertentangkan. 

“Jadi bagi Indonesia, persoalannya bukan OECD atau BRICS. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan OECD dan BRICS sekaligus untuk memperkuat posisi ekonomi nasional,” tegasnya.

Menurut Adik, keberhasilan kerja sama internasional harus diukur dari manfaat konkret, mulai peningkatan ekspor, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi hingga peningkatan kelas UMKM. (*)