BPR Lebak Sejahtera Dukung Penguatan Budaya Antikorupsi di Lingkungan BUMD

KETIK, LEBAK – Direktur PT BPR Lebak Sejahtera, Abdul Mukti, menyambut baik terbitnya Surat Edaran Bupati Lebak Nomor B.700.1.2.9/4-IRBAN III/XI/2026 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026.

Mukti menilai, surat edaran tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan perangkat daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga keuangan daerah.

Menurutnya, upaya membangun budaya antikorupsi harus diwujudkan melalui penerapan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi.

"Kami menyambut baik terbitnya surat edaran Bupati Lebak tersebut. Peringatan HAKORDIA bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan komitmen seluruh lembaga dalam menerapkan budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas," ujar Mukti kepada ketik.com, Jum'at 13 November 2026.

Ia mengatakan, sebagai salah satu BUMD Kabupaten Lebak yang bergerak di sektor jasa keuangan, PT BPR Lebak Sejahtera memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Menurutnya, penerapan tata kelola yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Hal tersebut juga harus tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, hingga pelayanan kepada nasabah.

"Integritas dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjalankan perusahaan. Karena itu, setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan, mengedepankan profesionalisme, serta dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Mukti menambahkan, korupsi merupakan persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, serta menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pencegahan harus dilakukan secara konsisten melalui penguatan sistem pengawasan dan pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.

Ia juga menilai tema HAKORDIA 2026, yakni "Berantas Korupsi untuk Negeri", memiliki pesan kuat bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan milik daerah.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak mengimbau seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, sektor usaha, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan HAKORDIA 2026 melalui berbagai kegiatan bertema antikorupsi.

Selain itu, seluruh instansi dan BUMD juga diimbau membuat video bertema HAKORDIA 2026 yang selanjutnya diunggah melalui situs web maupun media sosial masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, Mukti memandang kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai sarana untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya integritas, sekaligus memperkuat komitmen kelembagaan dalam mencegah praktik korupsi.

"Pada prinsipnya, kami mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperkuat budaya antikorupsi. Harapannya, nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya digaungkan saat peringatan HAKORDIA, tetapi benar-benar diterapkan secara berkelanjutan dalam lingkungan kerja masing-masing," ungkapnya.

Ia berharap, momentum HAKORDIA 2026 dapat semakin memperkuat sinergi seluruh BUMD dan pemangku kepentingan di Kabupaten Lebak dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, semangat pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi komitmen tertulis, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. (*)