KETIK, LABUHAN BATU – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Labuhanbatu melakukan berbagai upaya dengan menggandeng stakeholder dalam mengatasi berbagai konflik atau persoalan hingga percepatan reformasi agraria.

Kepala Kantor ATR/BPN Labuhanbatu, Khalid Afdillah Handoyo melalui Kasubbag TU, Ismail, Sabtu, 15 Agustus 2026 menerangkan, pihaknya terus menguatkan ruang diskusi baik di internal maupun eksternal.

Dijelaskannya, perlu dilakukan upaya serius berkaitan berbagai persoalan hingga penyelesaian konflik kepemilikan, sengketa pertanahan hingga perlunya kesepahaman percepatan reformasi agraria.

"Kita tetap fokus dalam persoalan pembahasan. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan lintas sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab ATR/BPN semata," jelasnya.

Menurut Ismail, terdapat beberapa langkah ideal guna percepatan perwujudan pelaksanaan, diantaranya pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di setiap daerah sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

Baca Juga:
Harapan Baru Keluarga Toga Sinaga Labuhanbatu di Kepemimpinan LA Makmur

Komunikasi serta membangun sinergi dengan masyarakat maupun organisasi kepemudaan lainnya, seperti yang telah dilaksanakan selalu membahas berbagai isu dan aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

Sebab, komunikasi aktif maupun audiensi diyakini menjadi wadah berdialog secara terbuka, mendengarkan masukan serta mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat. 

"Komunikasi yang konstruktif, diharapkan tercipta pemahaman yang sama serta penyelesaian dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi dan pelayanan profesional," tambahnya.

Pihak ATR/BPN Labuhanbatu sendiri, sambung Ismail, akan terus memberikan pelayanan berkualitas, responsif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Baca Juga:
Perkuat Kepastian Hukum Tanah, BPN Labuhanbatu Dukung Sosialisasi PSNKA DPR-RI

Setiap aspirasi disampaikan dari berbagai pihak, menjadi masukan berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan semakin baik.

"Banyak pertemuan telah kita gelar, seperti dengan komunitas, masyarakat maupun DPD KNPI Labura. Tujuannya mewujudkan pelayanan terpercaya, modern yang akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat," paparnya mengakhiri. (*)