Bondowoso Antusias Sambut Program Sekolah Rakyat, Realisasi Tunggu Verifikasi Pemerintah Pusat

KETIK, BONDOWOSO – Upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Sekolah Rakyat, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas lima hektare di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso.

Kendati demikian, program ini belum bisa langsung dijalankan. Pemerintah daerah masih menunggu proses verifikasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk bisa melangkah ke tahap pelaksanaan.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Anisatul Hamidah, menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan sepenuhnya merupakan aset milik pemda dan telah memenuhi persyaratan administratif. Namun, karena belum ada gedung atau infrastruktur pendukung yang dibangun, Bondowoso belum masuk dalam kelompok daerah pelaksana tahap awal.

“Persyaratan utama berupa lahan sudah kami penuhi. Sekarang tinggal menunggu proses verifikasi dan kelanjutan tahap kedua,” ujar Anisatul pada Kamis, 19 Juni 2025.

Verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan legalitas tanah, kesiapan teknis, serta aspek administratif. Anisatul menekankan bahwa proses ini dilakukan langsung oleh tim dari kementerian, karena program Sekolah Rakyat melibatkan koordinasi lintas lembaga dan tidak bisa dijalankan hanya oleh pemerintah daerah.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif lintas sektor yang bertujuan menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di balik aspek pendidikan, program ini juga menyentuh dimensi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Ini adalah program strategis yang menyatukan upaya banyak kementerian. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat agar pelaksanaannya berjalan optimal,” jelasnya.

Meski belum terealisasi pada 2025, Bondowoso telah memetakan rencana pelaksanaan di tahun 2026. Target awal mencakup pembukaan empat rombongan belajar: dua untuk jenjang SD dan dua untuk jenjang SMP, dengan jumlah siswa per kelas antara 25 hingga 30 orang.

Seluruh kebutuhan operasional dan pembangunan akan ditanggung oleh pemerintah pusat, sebagai bagian dari komitmen nasional untuk mewujudkan pendidikan yang setara dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap proses administrasi dan verifikasi dari pusat bisa segera selesai, agar program ini bisa mulai dijalankan tahun depan.

“Bukan sekadar mendirikan sekolah, ini adalah ikhtiar menciptakan perubahan sosial jangka panjang bagi warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan,” tutup Anisatul dengan optimisme. (*)