KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, masih menunggu kepastian regulasi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar kepada setiap kabupaten/kota.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso, mengatakan hingga Senin 16 November 2026, pihaknya belum menerima regulasi tertulis yang menjadi dasar hukum penyaluran tambahan anggaran tersebut.

Menurut Agung, pemerintah daerah belum dapat memastikan mekanisme maupun realisasi penambahan anggaran sebelum ada ketentuan resmi dari pemerintah pusat.

"Kita mah menunggu dasar hukumnya dulu. Sampai sekarang belum ada regulasi tertulisnya," ujar Agung kepada wartawan ketik.com.

Ia menjelaskan, kepastian dasar hukum sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi kebijakan tersebut, terutama menyangkut mekanisme penganggaran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Baca Juga:
BKAD Lebak Siapkan Rapat TAPD Pekan Depan, Bahas Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran

Agung menegaskan, BKAD Kabupaten Lebak pada prinsipnya menunggu arahan dan ketentuan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemberian tambahan anggaran bagi pemerintah daerah. Setiap provinsi direncanakan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar, sedangkan setiap kabupaten/kota mendapatkan sedikitnya Rp 20 miliar.

Rencana tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu menunggu regulasi teknis sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kepastian mengenai waktu penyaluran dan mekanisme penggunaan anggaran tambahan itu masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. (*)

Baca Juga:
Pernyataan Indonesia Lengkap di KTT ke-49 ASEAN Manila