KETIK, SITUBONDO – Kejaksaan Negeri Situbondo melalui Bidang Tindak Pidana Umum telah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara tindak pidana penadahan dengan tersangka MM alias MBS, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Selasa 4 November 2025.
Penghentian penuntutan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor: R-115/M.5.40/Eoh.2/11/2025 tanggal 4 November 2025.
Penghentiannjuga dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui surat Nomor R-5274/M.5/Eoh.2/11/2025 tanggal 3 November 2025.
Menurut Kajari Situbondo, Nurvita Kusumawardanu, perkara ini bermula pada Hari Kamis, 14 Agustus 2025, sekira pukul 10.00 WIB, ketika tersangka MM bertemu dengan saksi SR di pinggir jalan Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo.
Baca Juga:
Kasi Pidum Kejari Situbondo: Perkara Ribuan Liter BBM Ilegal Siap Disidangkan“Tersangka menawarkan diri untuk membeli sepeda motor dengan harga murah,” ujar Kajari dalam keterangannya.
Selanjutnya, kata Kajari Situbondo, keesokan harinya, pada Jumat 15 Agustus 2025 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi SR menghubungi tersangka dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 dengan harga Rp5.500.000.
Setelah terjadi kesepakatan, tersangka membeli sepeda motor tersebut meskipun telah diberitahu bahwa kendaraan itu merupakan hasil kejahatan.
“Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor tersebut diketahui milik korban CSS yang sebelumnya kehilangan kendaraannya di wilayah Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Situbondo. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,” tutur Nurvita.
Baca Juga:
Kejari Situbondo Musnahkan Barang Bukti Perkara Pidum yang Berkekuatan Hukum TetapSetelah dilakukan penelitian mendalam, kata Kajari Nurvita, perkara ini memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021.
Adapun yang menjadi pertimbangan, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum. Tersangka bukan residivis dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kemudian, ancaman pidana terhadap pasal yang disangkakan di bawah lima tahun, telah tercapai perdamaian tanpa syarat antara tersangka dan korban. Serta masyarakat dan Kepala Desa Tlogosari memberikan dukungan positif terhadap penyelesaian perkara ini.
Selain itu, berdasarkan hasil profiling sosial, tersangka merupakan tulang punggung keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang dikenal berperilaku baik, dan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya.
Adapun barang bukti dalam perkara ini, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam tanpa plat nomor, Satu STNK dan satu BPKB sepeda motor Honda Scoopy atas nama F, dan satu unit handphone Realme C11 warna abu-abu.
Sebagian barang bukti digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka lain, sedangkan handphone dikembalikan kepada tersangka MM.
Terhadap tersangka MM diberi sanksi sosial dan pasca restorative justice. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, tersangka akan menjalani sanksi sosial berupa membersihkan Masjid Al-Ikhlas Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo selama dua jam per hari dalam waktu tujuh hari.
Selain itu, tersangka juga akan mengikuti Pelatihan Kerja Teknis Penanganan Pasca Panen Kopi di Pokmas Walida Desa Tlogosari selama 27 hari, sebagai upaya pembinaan pasca penyelesaian perkara.
“Pelaksanaan Keadilan Restoratif merupakan bentuk penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang humanis dan berkeadilan,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo.
Kejaksaan Negeri Situbondo juga akan terus berkomitmen menjalankan kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia. (*)
