KETIK, SURABAYA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana melanda berbagai daerah di Indonesia. Hal ini berdasarkan pemantauan Pusdalops BNPB pada periode 7 Januari hingga 8 Januari 2026 pukul 07.00 WIB.
Jenis bencana yang terjadi masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir. Peristiwa pertama terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu 7 Januari 2026.
Banjir terjadi akibat hujan berintensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Desa Tongo dan sekitarnya sejak pukul 10.00 Wita hingga 13.00 Wita. Akibat curah hujan tersebut, genangan air muncul di sejumlah kawasan permukiman warga.
Dampak banjir terpusat di Kecamatan Sekongkang, tepatnya di Desa Tongo. Sebanyak 15 kepala keluarga atau 60 jiwa dilaporkan terdampak, sementara 15 unit rumah warga terendam air sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat.
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, BPBD Kabupaten Sumbawa Barat berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sekongkang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pemerintah desa untuk melakukan pemantauan lapangan, pendataan dan kaji cepat, serta penanganan darurat.
Koordinasi juga dilakukan dengan dinas terkait sesuai kewenangan masing-masing untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Kini kondisi banjir telah surut dan warga mulai membersihkan rumah serta lingkungan secara mandiri.
Banjir juga terjadi di Kabupaten Dompu, NTB, pada Rabu 7 Januari 2026 setelah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 16.00 Wita.
Hujan yang berlangsung sekitar dua jam disertai kilat, petir, dan angin kencang menyebabkan aliran air meluap ke sejumlah permukiman warga. Dampak banjir meluas di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Hu’u, Kilo, dan Pajo, dengan total enam desa terdampak.
Di Kecamatan Hu’u, banjir merendam Desa Rasabou dan Desa Cempi Jaya. Sebanyak 31 kepala keluarga di Desa Rasabou terdampak dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 80 sentimeter, serta dua unit rumah mengalami kerusakan akibat tembok roboh.
Sementara di Desa Cempi Jaya, tepatnya Dusun Konca, tercatat 51 unit rumah terendam dan tiga unit rumah rusak akibat kerusakan tembok. Selain itu, pagar pemakaman roboh dan satu jenazah yang telah dimakamkan sekitar 25 hari sebelumnya terbawa arus banjir, yang kemudian diupayakan untuk dimakamkan kembali pada malam hari.
Di Dusun Sigi, sebanyak 27 unit rumah turut terendam. Di Desa Daha, Dusun Sandang Pangan, lima kepala keluarga terdampak banjir dengn ketinggian air mencapai 30 hingga 50 sentimeter, serta satu unit kios rusak akibat jebol.
Di Kecamatan Kilo, banjir berdampak cukup luas. Di Desa Lasi sekitar 100 kepala keluarga terdampak dengan ketinggian air 30 hingga 50 sentimeter. Di Desa Kramat dan Desa Mbuju, masing-masing sebanyak 50 kepala keluarga terdampak dengan kondisi serupa.
Sementara itu, di Kecamatan Pajo, banjir merendam Desa Lepadi, termasuk Pondok Pesantren Al Ihwan, dengan satu unit fasilitas pendidikan terendam air setinggi 30 hingga 50 sentimeter.
Secara keseluruhan, jumlah sementara warga terdampak mencapai 314 kepala keluarga dengan 314 unit rumah terendam. Data tersebut masih dalam proses pendataan lanjutan.
BPBD Kabupaten Dompu telah melakukan pelaporan, penyebaran informasi, serta mengerahkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan asesmen di lapangan. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama aparat kecamatan dan desa, serta dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan guna mengantisipasi kerusakan infrastruktur, dampak terhadap lahan pertanian, serta kebutuhan layanan kesehatan pascabencana.
Genangan air di wilayah terdampak dilaporkan mulai berangsur surut. Namun, berdasarkan pembaruan peringatan dini BMKG pada pukul 18.40 hingga 21.40 Wita, masih terdapat potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah Kabupaten Dompu dan sekitarnya.
Kondisi Terkini Penanganan Banjir Bandang di Sitaro
Memasuki hari keempat pascabencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), upaya penanganan darurat masih terus berlangsung. Fokus utama penanganan meliputi operasi pencarian dan penyelamatan korban, pendataan dampak, serta distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak.
Berdasarkan perkembangan terbaru Kamis 8 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 17 orang, termasuk satu anak yang ditemukan pada Rabu 7 Januari 2026. Sebagian korban telah teridentifikasi, sementara sembilan korban lainnya masih dalam proses pendataan dan identifikasi.
Selain itu, dua orang dilaporkan masih hilang dan hingga kini terus dilakukan upaya pencarian oleh tim gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat setempat.
Dalam penanganan medis, sebanyak 12 korban dirujuk ke puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan, sementara empat korban lainnya dirujuk ke fasilitas kesehatan di Manado untuk penanganan lebih lanjut sesuai kondisi medis masing-masing.
Bencana tersebut juga menyebabkan ribuan warga mengungsi. Hingga saat ini, tercatat sekitar 691 kepala keluarga terdampak dan berada di lokasi pengungsian. Pendataan terhadap pengungsi masih terus dilakukan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan yang diperlukan.
Dari sisi kerusakan, sementara tercatat 30 unit rumah hilang, 52 unit rumah mengalami rusak berat, 29 unit rusak sedang, dan 89 unit rusak ringan, tiga fasilitas pendidikan terdampak, sejumlah bangunan perkantoran dan infrastruktur mengalami kerusakan, serta beberapa akses jalan terputus dan sedang dalam proses pendataan lanjutan.
BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro terus melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, instansi terkait, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan guna mempercepat penanganan darurat. Bantuan darurat telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.
Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung sejak 5 hingga 18 Januari 2026, melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2026.
Penetapan status ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan dukungan lintas sektor sesuai perkembangan situasi.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dengan menjauhi wilayah rawan dan segera melakukan evakuasi mandiri apabila terjadi kondisi darurat.
Sementara itu, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapsiagaan personel, sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak selama masa penanganan darurat. (*)
