KETIK, JAKARTA – Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Bachtiar Utomo, mengklaim cadangan beras nasional dalam kondisi aman di tengah tekanan geopolitik global. Ia menyebut stok melimpah dan distribusi terkendali, sehingga kebutuhan pangan nasional dinilai tetap terjaga.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons kritik pengamat hukum tata negara Feri Amsari yang sebelumnya meragukan klaim swasembada beras yang diajukan pemerintah. Menurut Bachtiar, kondisi lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Bachtiar juga membela klaim pemerintah soal swasembada yang banyak diragukan pakar pertanian. Ia juga mengeklaim produksi beras meningkat dalam setahun terakhir, didorong perluasan lahan tanam dan perbaikan infrastruktur. Kombinasi stok tinggi dan produksi yang naik disebut sebagai indikasi Indonesia menuju swasembada pangan.
Baca Juga:
Gandeng HKTI, Kwarnas Panen Raya Kedelai di Buperta CibuburNamun, Bachtiar menilai kritik Feri tidak berbasis data lapangan dan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan petani. Ia menegaskan bahwa pengalaman petani harus menjadi acuan utama dalam menilai kondisi sektor pangan.
Di sisi lain, polemik ini tidak berdiri sendiri. Feri Amsari sebelumnya melontarkan kritik keras dengan menyebut klaim swasembada pangan sebagai narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Ia menekankan pentingnya transparansi data serta kehati-hatian pemerintah dalam mengklaim keberhasilan, terutama jika belum diikuti pemerataan produksi dan stabilitas distribusi di seluruh daerah.
Feri saat itu menyebut, berdasarkan data yang dirilis pemerintah sendiri, Indonesia masih melakukan impor untuk sejumlah kebutuhan pangan.
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut, kritik Feri Amsari tidak bisa dipidana. Karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan HAM yang dijamin negara. Sementara itu, sejumlah pengamat hukum menilai, pelaporan terhadap Feri Amsari merupakan ancaman demokrasi. (*)