Bedah Buku di Bangkalan Kupas Tantangan Jaminan Sosial Pekerja

KETIK, BANGKALAN – Pembahasan mengenai perlindungan pekerja kembali menjadi perbincangan serius di Bangkalan. 

Pendopo Agung Bangkalan menjadi arena bertemunya berbagai kalangan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat umum dalam forum bedah buku “Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat” karya Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, M. Zuhri Bahri. Senin 25 Agustus 2025.

Kegiatan ini terasa istimewa karena Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, hadir langsung bersama Wakil Bupati Moch. Fauzan Ja’far. Keduanya bahkan tampil sebagai narasumber utama yang memperkaya jalannya diskusi.

Dalam sambutannya, Bupati Lukman menyampaikan apresiasi mendalam terhadap terbitnya buku tersebut. Menurutnya, karya Zuhri bukan hanya kumpulan gagasan, melainkan ajakan reflektif bagi semua pihak untuk lebih serius memikirkan kesejahteraan pekerja.

“Pekerja adalah pilar pembangunan. Melindungi mereka sama halnya dengan menjaga keberlanjutan bangsa, baik di masa produktif maupun setelah tidak lagi bekerja. Buku ini mengingatkan kita bahwa perlindungan pekerja adalah investasi jangka panjang,” ujarnya.

Lukman juga menyoroti kondisi masyarakat Bangkalan yang mayoritas menggantungkan hidup di sektor rawan risiko, seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Perlindungan jangka panjang menjadi kebutuhan mendesak.

“Pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Butuh sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, pekerja, dan media agar cakupan jaminan sosial semakin luas,” tambahnya.

Tak lupa, Bupati menitipkan pesan khusus kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya kesadaran sejak dini bahwa bekerja tidak sekadar mencari penghasilan, tetapi juga menyiapkan perlindungan hidup di masa depan.

Sementara itu, penulis buku sekaligus Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, M. Zuhri Bahri, menjelaskan bahwa karyanya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik tentang arti penting jaminan sosial.

“Kita ingin masyarakat paham bahwa jaminan sosial adalah hak sekaligus kebutuhan. Selain itu, pemerintah daerah perlu terus berkomitmen memperluas kepesertaan. Saya tadi menantang Bangkalan, ke depan bisa menuju universal coverage,” tegas Zuhri.

Ia mengakui, rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Di sektor nonformal, kepesertaan secara nasional baru sekitar 15 persen. Padahal justru mayoritas pekerja ada di sektor ini. Karena itu, awareness publik harus terus ditumbuhkan melalui edukasi dan peran aktif pemerintah daerah,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madura, Indriyanto. Ia mengungkapkan, saat ini kepesertaan di Bangkalan baru menyentuh 15–16 persen, sebagian besar dari kalangan pekerja formal. Namun, pemerintah daerah dinilai telah melakukan langkah konkret.

“Hingga tahun 2025, tercatat sekitar 28 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, mulai dari petani, nelayan, pekebun, hingga kader desa. Anggarannya diambil dari berbagai sumber, termasuk dana bagi hasil cukai. Ini membuktikan komitmen nyata Pemkab Bangkalan,” jelasnya.

Diskusi berlangsung hangat dengan partisipasi aktif dari peserta. Kehadiran Wakil Bupati Fauzan Ja’far sebagai narasumber turut memberikan perspektif lokal mengenai bagaimana kebijakan perlindungan pekerja bisa lebih merata dan aplikatif.

Lebih dari sekadar membedah isi buku, forum ini akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat tekad bersama, menjadikan Bangkalan sebagai daerah dengan perlindungan pekerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)