KETIK, MALANG – DPRD Kabupaten Malang mengusulkan anggaran sebesar Rp3,2 Miliar untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada APBD 2027. Setiap PMI dialokasikan menerima bantuan Rp10 Juta. 
‎
‎Saat ini terdapat 3.200 PMI di Kabupaten Malang. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia'ul Haq menjelaskan terkait usulan anggaran perlindungan PMI tersebut.
‎
‎"Selama ini Calon PMI harus membayar keberangkatan sendiri bisa mencapai Rp30 Juta melalui perusahaan penempatan tenaga kerja. Selama ini belum ada kontribusi dari pemerintah kabupaten untuk biaya jasa pemberangkatan tersebut. Untuk itu diusulkan di 2027," ujarnya ditulis Senin, 16 November 2026.
‎
‎Lebih lanjut ia mengatakan, bantuan sebesar Rp10 Juta diharapkan dapat mengurangi beban biaya PMI. Khususnya digunakan untuk jasa pemberangkatan ke negara tempat bekerja mereka.
‎
‎"Kalau tadinya sebesar Rp30 Juta, nantinya mereka (PMI) membayar Rp20 Juta. Karena sudah ada bantuan tersebut," kata Politisi Gerindra ini.
‎
‎Pihaknya akan mengawal usulan tersebut agar dapat direalisasikan tahun 2027. Selain itu, akan dilakukan pengawasan terhadap perusahaan penempatan kerja agar bantuan tersebut tepat sasaran. 
‎
‎"Tentunya pengawasan wajib dilakukan. Khawatirnya setelah diberikan bantuan tapi tidak dipotong. Kasihan mereka (Para PMI) tetap bayar penuh," sebutnya.
‎
‎Masih kata Zia, nantinya apabila program tersebut terealisasi, maka secara otomatis akan melibatkan Disnaker Kabupaten Malang sebagai dinas leading sektor.
‎
‎"Datanya ada di Disnaker Kabupaten Malang. Termasuk mekanisme secara teknis yang mengatur adalah Disnaker," tuturnya. (*)
‎

Baca Juga:
Fake Dopp Meriahkan Jiwansari Run, Dalam Rangkaian Singhasari Culture 2026 di Kabupaten Malang
Baca Juga:
HUT ke-109 RSUD dr. Iskak, Donor Darah Libatkan Masyarakat dan Karyawan