Bawaslu Bojonegoro Tegaskan Komitmen Kawal Demokrasi di Tengah Efisiensi

KETIK, BOJONEGORO – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi meski di tengah keterbatasan anggaran.

Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, menyampaikan bahwa di kantor Bawaslu Bojonegoro, rangkaian kegiatan peringatan dimulai sejak pagi hari dengan mengikuti agenda daring bersama Bawaslu RI.

“Kegiatan kami di ulang tahun Bawaslu ke-18 ini dimulai dari mengikuti Zoom dari Bawaslu RI. Di tengah efisiensi ini, kami tetap menyelenggarakan refleksi terhadap demokrasi yang kita perjuangkan,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.

Handoko menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berjalan tanpa pengawalan. Peran Bawaslu, lanjutnya, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penguat literasi demokrasi bagi masyarakat.

“Demokrasi ini harus ada yang menjaga. Jangan sampai berjalan sendiri tanpa pengawasan. Kami akan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat Bojonegoro memastikan tidak ada hak yang dilanggar maupun dicurangi,” tegasnya.

Untuk memperluas edukasi, Bawaslu Bojonegoro aktif mendorong partisipasi publik, terutama dari kalangan pemilih pemula dan generasi muda. Berbagai koordinasi telah dilakukan dengan elemen kepemudaan guna membangun kesadaran berdemokrasi sejak dini.

Selain itu, kerja sama strategis juga dijalin dengan dunia pendidikan. Bawaslu Bojonegoro telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan, sejumlah perguruan tinggi, serta Kementerian Agama untuk menjangkau kalangan pesantren dan madrasah.

“Kami siap mendukung penuh literasi demokrasi sesuai kewenangan dan sumber daya yang kami miliki,” tambahnya.

Adapun untuk menghadapi rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang, Bawaslu menyatakan kesiapan untuk bermitra dengan pemerintah daerah.

Meski tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan Pilkades, Bawaslu siap mentransfer pengetahuan agar pelaksanaan berjalan jujur dan adil.

Di sisi lain, Handoko mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan utama. Bahkan, sejumlah kegiatan sebelumnya dilaksanakan tanpa dukungan anggaran, namun tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga.

Adapun dalam memasuki usia ke-18 ini, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya memaknai demokrasi sebagai agenda lima tahunan. Pemahaman terhadap proses dan konsekuensi pilihan dinilai jauh lebih penting.

Khusus kepada generasi muda, terutama Gen Z, Handoko berpesan agar tetap menjaga idealisme.

“Pertahankan idealisme itu agar ketika terlibat dalam demokrasi, bisa menjalankan dengan baik tanpa terkontaminasi hal-hal negatif,” pesannya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis atau memilih golput. Menurutnya, setiap suara memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan ke depan.

“Golput bukan pilihan bijak, karena suara masyarakat sangat menentukan jalannya pemerintahan,” pungkasnya.(*)