Banyak Ruas Jalan Rusak, PDI Perjuangan Ungkap Anggaran Siap di APBD 2025 dan Kadis PU Jangan Beri Informasi Salah

KETIK, JEMBRANA – Banyaknya ruas jalan rusak di wilayah Kabupaten Jember, menjadi sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edy Cahyo Purnomo.

Pria yang akrab disapa Ipung ini mengungkap anggaran untuk perbaikan jalan sudah ada dan sudah dianggarkan dalam APBD 2025 di rekening 1.03.10.2.01.0046.

Dengan anggaran yang sudah ada itu, kata Ipung, ia mendesak Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Jember, Z. Yelli untuk memelototi anggaran perbaikan jalan itu.

”Anggarannya itu (untuk perbaikan jalan), sudah ada sekitar Rp 14,6 miliar dan itu sudah disetujui dalam APBD 2025,” ucap Ipung saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela kegiatannya di Kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Kecamatan Patrang, Jember, Selasa (25/3/2025) malam.

Terkait mengungkap adanya anggaran ini, Ipung menepis pernyataan Bupati Jember Muhammad Fawait yang menyampaikan rilis saat konferensi pers di RSD dr. Soebandi, Senin malam (24/3/2025) kemarin.

Bupati Fawait menyampaikan anggaran untuk perbaikan jalan tidak ada. Akibatnya pemerintah belum bisa memperbaiki kerusakan jalan hingga adanya perubahan anggaran APBD tahun 2025.

Fawait pun kemudian mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas di OPD, untuk perbaikan jalan.

"Kami bekerja, kami berdiskusi, kami tidak tinggal diam. Atas keluhan masyarakat, terkait jalan-jalan rusak, jalan-jalan yang bolong. Tentu kami tidak berpangku tangan," kata Fawait saat konferensi pers.

"Maka kami menemukan anggaran pembelian mobil dinas di OPD. Sehingga kami batalkan, (kemudian) kami alihkan untuk pembangunan aspal dan perbaikan aspal (jalan) di Kabupaten Jember," sambungnya.

Terkait pernyataan bupati itu, Ipung menghimbau agar informasi anggaran jangan sampai dipolitisasi. Pihak dinas terkait, kata Ipung, jangan sampai memberikan informasi yang salah pada pimpinannya.

"Sehingga mengakibatkan dampak pada terhambatnya pembangunan di Kabupaten Jember. Kepala Dinas PU Bina Marga (BMSDA) itu harusnya memberikan informasi yang benar kepada bupati. Karena ini kepentingan rakyat," tegas legislator asal PDI Perjuangan ini.

Terkait hal ini, Kadis PU BMSDA Z. Yelli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp juga sama, belum ada respon. (*)