Banyak Kasus Keracunan, Waka DPRD Kabupaten Bandung Minta Kuota Produksi MBG Tiap SPPG Lebih Proporsional

KETIK, BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung  Dr. M. Hailuki, MSi mengatakan pimpinan DPRD Kabupaten Bandung telah menugaskan ke seluruh anggota dewan untuk melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap Daerah Pemilihan (Dapil)-nya. 

Hal ini dipicu banyaknya kasus keracunan makanan MBG di berbagai daerah. Hailuki mengingatkan kasus keracunan MBG ini agar tidak terjadi lagi di Kabupaten Bandung.

"Jadi, peninjauan oleh anggota Dewan di tiap Dapil ini intinya bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kasus keracunan makanan MBG kepada siswa seperti di daerah-daerah lain," tandas Hailuki di Soreang, Selasa 23 September 2025.

Hailuki menilai penyebab utama keracunan kemungkinan akibat lemahnya quality control (QC) terhadap produksi di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga terjadi kontaminasi dalam kadungan makanan.

"Selain kontrol kualitas, penyebab lainnya bisa jadi terkait jadwal distribusi dan kuota produksi, yaitu untuk mengejar deadline distribusi. Maka SPPG melakukan produksi sejak  dini hari bahkan malam sebelumnya," imbuh Luki.

Karena mengejar deadline distribusi, saat didistribusikan maka makanan sudah tidak segar atau mengalami proses dekomposisi. Akibatnya, kata Luki, saat dikonsumsi oleh siswa terjadilah toksikosis pada tubuh yang menyebabkan keracunan.

"Maka dari itu diperlukan proporsionalitas kuota produksi untuk setiap SPPG, agar kualitas produksi dan quality control menu MBG tetap terjaga," pesannya.(*)