Banjir Terjang Mumbulsari, Blusukan Bupati Jember Berubah Jadi Inspeksi Darurat

KETIK, JEMBER – Kunjungan lapangan dalam program “Bunga Desaku” di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, mendadak berubah menjadi inspeksi darurat setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin malam, 6 April 2026. 

Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung sejak pukul 13.30 hingga 15.00 WIB menyebabkan akses jalan di sekitar Pasar Mumbulsari terendam banjir, sehingga kondisi darurat langsung ditangani oleh jajaran pemerintah daerah yang berada di lokasi.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, turun langsung meninjau genangan air yang menghambat aktivitas warga di kawasan tersebut. Ia menyusuri titik-titik genangan dan berdialog dengan warga yang terdampak banjir.

"Ini harus segera ditangani, apalagi jalan yang terdampak ini ternyata baru saja selesai diperbaiki oleh pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Gus Fawait ini.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan infrastruktur yang lebih parah jika tidak segera diatasi.

"Kita akan segera mengambil langkah cepat dalam menangani kondisi darurat tersebut, mengingat infrastruktur yang baru diaspal sudah kembali terdampak banjir saat ia melakukan peninjauan," papar Gus Fawait.

Agenda blusukan yang biasanya berlangsung santai pun berubah menjadi inspeksi serius akibat kondisi lapangan yang berubah drastis. Pemerintah daerah pun memprioritaskan penanganan genangan agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu lebih lama.

Inspeksi langsung tanpa persiapan seremonial disebut lebih efektif karena kondisi nyata di lapangan dapat terlihat secara jelas, sementara peralatan darurat telah disiapkan untuk segera diterjunkan.

Banjir yang melanda kawasan Mumbulsari tidak terjadi tanpa sebab. Dari hasil peninjauan di lapangan, persoalan utama diduga berasal dari kondisi sungai yang mengalami pendangkalan serta penumpukan sampah yang menghambat aliran air.

Selain itu, penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Sebagian besar aliran sungai berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga diperlukan koordinasi lintas pemerintahan untuk melakukan normalisasi secara menyeluruh.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong langkah strategis jangka panjang, seperti pemetaan wilayah rawan banjir serta rencana pembangunan dam dan embung sebagai pengendali aliran air.