KETIK, MALANG – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang mendorong pembangunan wilayah Jawa Timur Selatan. Dorongan tersebut menimbang potensi ekonomi yang dimiliki wilayah Jatim Selatan.
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar menjelaskan kawasan Jatim bagian selatan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan mulai dari pariwisata, sport tourism, UMKM, perikanan, maupun hasil alam khususnya perhutanan. Mengingat kawasan tersebut ditunjang dengan akses penghubung jalur lintas selatan (JLS).
"Tantangan saat ini adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dapat terhubung dalam satu ekosistem pembangunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ujarnya, Kamis 11 Juni 2026.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut Bakorwil III Malang berupaya untuk memperkuat peran berbagai stakeholder. Terlebih koordinasi dan integrasi pembangunan kewilayahan sangat penting untuk optimalisasi potensi perekonomian di setiap wilayah.
"Kami ingin menghadirkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki kawasan Selatan Jawa Timur," lanjut Asep.
Baca Juga:
Ekonomi Jember Tumbuh 6,35 Persen, Tertinggi di Sekar Kijang dan Lampaui Jawa TimurNamun, pengembangan perekonomian sebuah wilayah mustahil terealisasi tanpa meningkatkan kualitas SDM. Termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, harus berjalan berdampingan.
"Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pengembangan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan secara seimbang dan saling mendukung," sebutnya.
Melalui peningkatan kualitas SDM, diharapkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dapat terwujud. Mengingat keterlibatan masyarakat termasuk akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga media mengambil peran penting bagi pembangunan Jatim Selatan.
"Sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga pastinya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap agenda pembangunan daerah," pungkasnya. (*)