Bakom RI Tanggapi Kritik Dino Patti Djalal Soal Prabowo Sering ke Luar Negeri

KETIK, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, M. Qodari, angkat bicara merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai terlalu tinggi di tengah kondisi melemahnya nilai tukar rupiah.

Pemerintah menyatakan mengapresiasi aspirasi tersebut, namun menegaskan bahwa setiap perjalanan dinas kepala negara didasarkan pada asas manfaat yang besar bagi kepentingan nasional.

Qodari menjelaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, termasuk lawatan terbaru ke Prancis, bukanlah agenda mendadak melainkan sebuah rencana yang telah dipersiapkan sejak lama untuk membahas berbagai sektor krusial.

"Tadi kan saya sudah sampaikan ya poin-poin bahwa sebetulnya kalau Prancis itu sudah lama perencanaannya. Dan ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang," ujar Qodari saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Lebih lanjut, Qodari menekankan pentingnya membangun hubungan personal antar-pemimpin dunia. Menurutnya, kedekatan diplomatik yang dibangun secara langsung oleh Presiden akan mempermudah Indonesia dalam mengamankan dukungan internasional pada isu-isu strategis yang bersifat mendesak.

"Karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan, sementara negara lain kan belum tentu bisa mendapatkan itu," tambah Qodari.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal melontarkan kritik tajam melalui sebuah video di akun media sosial X miliknya. Dino menyebut Prabowo sebagai kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan estimasi rasio satu dari setiap enam hari masa jabatannya dihabiskan di luar negeri.

Dino mengingatkan bahwa operasional perjalanan diplomasi tingkat tinggi tersebut menelan anggaran negara yang sangat besar, mulai dari biaya tim pendahulu, logistik, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino dalam unggahannya.

Sebagai solusi alternatif untuk menghemat anggaran negara, Dino menyarankan agar Presiden lebih mengoptimalkan komunikasi digital seperti panggilan video dan memanfaatkan forum internasional demi pertemuan bilateral multitalateral sekaligus.

Selain itu, ia mengusulkan agar Presiden Prabowo mencontoh strategi Presiden China Xi Jinping yang lebih aktif menerima tamu negara di dalam negeri, serta mulai melimpahkan misi diplomatik yang bersifat taktis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. (*)