Bakesbangpol Kota Batu Pastikan Tidak Ada Pengibaran Bendera One Piece

KETIK, BATU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batu menyatakan belum menemukan adanya pengibaran bendera bajak laut Topi Jerami “One Piece” di wilayahnya menjelang momen HUT ke-80 RI. Bakesbangpol terus memantau fenomena ini sebagai upaya pencegahan dini.

"Kami melakukan penelusuran di wilayah Kota Batu ini hanya sebagai upaya pencegahan dini atau antisipasi," kata Kepala Bakesbangpol Kota Batu, Ahmad Dahlan, Rabu, 6 Agustus 2025.

Menurut Dahlan, penelusuran ini dilakukan setelah maraknya fenomena pengibaran bendera One Piece yang disandingkan dengan bendera Merah Putih di beberapa daerah lain. Fenomena ini sempat menjadi perhatian pemerintah.

‎"Kami sudah melakukan penelusuran dan juga mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Kota Batu. Sejauh ini kami belum menemukan bendera One Piece yang berkibar di Kota Batu," tegasnya.

Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Abdus Salam, menilai fenomena ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi negara.

"Semestinya, kemerdekaan itu memiliki tujuan tentang kesejahteraan. Bahasanya, untuk apa mengibarkan bendera Merah Putih, jika makna hakiki kemerdekaan juga tidak tercapai. Kira-kira begitu pesan masyarakat," ujarnya.

‎Menurut Salam, masyarakat ingin menyuarakan kekecewaan atas kesenjangan sosial dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat. Hal itu membuat kehadiran negara semakin tidak terasa.

‎"Ini kekecewaan sosial karena negara tidak hadir untuk menjawab persoalan. Apalagi bendera itu simbol solidaritas kru bajak laut. Apabila ada keadilan sosial, kesejahteraan di masyarakat terwujud, maka relasi masyarakat dengan negara akan harmonis," terangnya.

Menurutnya, masyarakat ingin menunjukkan kekecewaan terhadap realitas sosial yang jauh dari cita-cita kemerdekaan, seperti kesenjangan sosial dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat. Ia menambahkan, bendera tersebut menjadi simbol solidaritas, mirip seperti kru bajak laut.

Salam menambahkan, reaksi keras pemerintah muncul karena kekhawatiran akan potensi perlawanan jika aksi serupa meluas.

"Gerakan seperti itu bisa dianggap makar, kalau bahasa Orba. Sudah tidak percaya dengan negara, elit politik, dan pemerintah. Dari gerakan itu, bisa melahirkan solidaritas sosial, memiliki perasaan sama, kekecewaan yang disimbolkan dengan mengibarkan bendera One Piece," tegasnya.(*)