APBD 2026 Dibahas, Pemkab Jombang Janjikan Anggaran Pro Rakyat

KETIK, JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang tengah mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Saat ini pembahasan sudah memasuki tahap jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

“Bupati sudah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jombang. Selanjutnya akan masuk pembahasan akhir dan ditargetkan rampung serta disahkan bulan ini,” ujar Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, Rabu (5/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati Jombang Warsubi menanggapi sejumlah masukan dari fraksi terkait optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi anggaran, dan penguatan peran swasta dalam pembangunan.

Warsubi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bijak tanpa menambah beban masyarakat. Ia menyebut, dari empat BUMD yang dimiliki daerah, tiga berhasil melampaui target laba pada 2024. Sementara satu BUMD, yakni Perumda Perkebunan Panglungan, masih mengalami penurunan kinerja.

Rapat Raperda di gedung paripurna DPRD Jombang. (Foto: Karimatul Maslahah/Ketik.com)

“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan infrastruktur usaha, dan inovasi agar laba BUMD meningkat. Pada 2026, PAD dari BUMD diproyeksikan naik 23,86 persen,” jelasnya.

Terkait arah penggunaan anggaran, Warsubi menegaskan APBD 2026 akan difokuskan pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Fokus utamanya meliputi penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap wirausaha baru, UMKM, pertanian, dan industri kreatif.

Selain itu, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas, seperti penyediaan seragam gratis, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

“Perlindungan sosial untuk balita, ibu hamil, dan masyarakat rentan juga akan diperkuat. Kami ingin anggaran benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar dieksekusi secara administratif,” tegas Warsubi.

Bupati juga menyoroti pentingnya penertiban usaha ilegal sesuai kewenangan daerah serta peningkatan kinerja BUMD dan BLUD agar berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam hal keterlibatan swasta, Pemkab Jombang berkomitmen memperkuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“CSR harus terarah, akuntabel, dan mendukung prioritas daerah seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM, serta pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Warsubi menambahkan, seluruh program dan bantuan pembangunan di tingkat desa akan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah.

“Setiap usulan dari masyarakat dan desa akan disesuaikan dengan program prioritas agar pembangunan berjalan satu arah,” pungkasnya. (*)