Antisipasi Karhutla, Gubernur Khofifah: Perlu Konsolidasi Lintas Sektoral

KETIK, PASURUAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Tingkat Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Lapangan Kaliandra Resort, Kab Pasuruan, Rabu (7/6/2023).

Apel ini dilakukan sebagai bentuk membangun kesiapan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. 

“Ada tim dari kehutanan, ada polisi hutan, ada pengelola Taman Nasional, cukup banyak di Jawa Timur. Kemudian ada relawan, ada BPBD, ada BNPB tentu dikuatkan Pemkab/ Pemkot. Tim ini menjadi penting untuk di konsolidasikan agar terbangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara seksama,” ujar Gubernur Khofifah.

Meski dalam empat tahun terakhir mengalami tren penurunan, namun dirinya menyampaikan, setiap kebakaran hutan dan lahan berdampak.pada ekslosistem keanekaragaman hayati dan meningkatnya potensi bencana alam akibat Karhutla seperti banjir, longsor dan sebagainya.

“Kita ingin penurunan ini terus berlanjut. Sehingga butuh komitmen bersama untuk menjaga hutan dan lahan kita. Termasuk di dalamnya bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area terdekat yang bisa kita lakukan,“ tambah Gubernur Khofifah.

Oleh karena itu, Gubernur Khofifah menyampaikan, kolaborasi dan koordinasi dari berbagai lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi adanya Karhutla di Jatim. 

Gubernur Khofifah menyapa para petugas lintas sektoral di Apel Siaga Gabungan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Tak terkecuali dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang pada tahun 2019 lalu, dengan adanya bantuan water bombing yang diberikan sehingga bencana Karhutla yang luas dapat tertangani dengan baik dan cepat teratasi.

Untuk itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan pencegahan lebih dini secara terpadu dalam menghadapi musim kemarau dan antisipasi terjadinya tahun 2023, Khofifah mengeluarkan keputusan Gubernur tanggal 28 Februari 2023. 

Di mana di dalamnya perihal satuan tugas pengendali provinsi penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Timur.

“Hal ini menjadi pedoman kita bersama, dalam melaksanakan koordinasi dan monitoring, serta evaluasi penanganan Karhutla di provinsi Jawa Timur yang harus dilakukan dengan sangat-sangat segera,” tegasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data laporan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dalam jangka waktu 4  tahun terakhir kebakaran hutan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan.

Di mana Pada tahun 2019 seluas 7.550,09 Ha atau 0,55 %, tahun 2020 seluas 940,14 Ha atau 0,07 %, tahun 2021 seluas 466,95 Ha atau 0,034 % dan tahun 2022 seluas 390,50 Ha atau 0,028 % dari luas kawasan hutan di Jawa Timur.(*)