Angka Kemiskinan Kota Malang Menyusut, 34.000 Warga Masuk Kategori Ekstrem

KETIK, MALANG – Angka kemiskinan di Kota Malang menunjukkan tren penurunan konsisten dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, saat ini terdapat sekitar 34.000 warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem atau berada pada kelompok Desil 1.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan penurunan angka kemiskinan terjadi secara konsisten. Semula berada di angka 4,95 persen, kini menyusut menjadi 3,87 persen.

"Jumlah 34.000 warga itu desil 1, dan semua sudah bisa kita intervensi. Masalah kesejahteraan sosial, sesuai dengan petunjuk Kementerian Sosial, tetap kita tangani mulai desil 1-5," ujarnya, Sabtu, 3 Januari 2026.

Menurutnya, dalam menangani kemiskinan di Kota Malang, penting untuk memantapkan data dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan data yang akurat, diharapkan mampu menangani kemiskinan secara tepat sasaran.

"Jadi kita memantapkan data yang sebenarnya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau data ini kita lebih update, harapannya pada saat kita menangani kemiskinan itu bisa lebih komprehensif. Bisa digunakan untuk dinas terkait lainnya," lanjutnya.

Pada DTSEN, warga miskin ekstrem masuk dalam desil 1 dan menjadi prioritas utama pemerintah. Kendati demikian, intervensi yang dilakukan Pemkot Malang juga mencakup keseluruhan desil khususnya desil 1-4 untuk mencegah warga rentan jatuh ke kategori miskin ekstrem.

"Harapannya angka kemiskinan itu tetap atau bisa turun. Kita tetap menjaga masyarakat Kota Malang yang rentan supaya mereka tidak sampai tidak berdaya dan masuk ke desil 1, 2. Lalu desil 1, 2, 3 itu bisa segera kita graduasi," katanya.

Berbagai intervensi telah dilakukan pemerintah, mulai dari pemberian bantuan sosial (bansos), pelatihan, dan lainnya. Namun pemberian bantuan agar tepat sasaran juga harus memerhatikan data, salah satunya di DTSEN.

"Kalau daerah itu datanya tidak valid, itu yang kesulitan kita. Sehingga kami memang sampai dengan tahun ini nanti memperbaiki data itu," tutupnya. (*)