Anggota DPD RI Lia Istifhama Sebut Pragmatisme Demokrasi Biang Kerok Persaingan Politik Tidak Sehat

KETIK, JAKARTA – Dalam sistem demokrasi, syarat dukungan bagi calon kepala daerah atau legislatif sering kali menjadi sorotan.

Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa kandidat memiliki legitimasi awal dari masyarakat atau partai politik.

Namun, tanpa batasan maksimal yang jelas, syarat dukungan berpotensi mendorong praktik pragmatisme yang dapat merusak esensi demokrasi.

Pragmatisme dalam politik sering kali berdampak pada pendekatan transaksional.

Dalam konteks pengumpulan dukungan, calon mungkin terjebak pada praktik-praktik seperti politik uang atau deal-deal pragmatis dengan kelompok tertentu.

Hal ini menggeser fokus kandidat dari menyuarakan aspirasi masyarakat ke upaya memenuhi kebutuhan kelompok pendukung.

DPD RI Lia Istifhama yang akrab disapa ning Lia, memberikan pandangannya tentang maksimal syarat dukungan sebagai upaya menekan pragmatisme.

“Kita akui banyak upaya menumbuhkembangkan budaya pragmatisme maupun immediacy dalam arti persaingan politik yang tidak sehat dan menjadikan publik hanya melihat keuntungan terbanyak dalam preferensi politiknya," jelasnya pada Diskusi Publik Kelompok DPD di MPR ke-3 tahun 2024, Minggu, 1 Desember 2024 di Hotel Santika Premiere Bintaro.

"Dengan begitu high cost politic akan terjadi dan yang menjadi problem tentu suistanabilitas pembangunan," imbuh Ning Lia.

Ning Lia menambahkan, salah satu hal mendasar yang baginya yang penting sebagai usulan adalah syarat pencalonan kepala daerah, yaitu syarat maksimal dukungan agar terbuka ruang luas bagi putra daerah untuk hadir sebagai pemimpin.

"Hal ini bentuk keprihatinan ternyata tidak semua calon tunggal diterima di hati masyarakat," jelasnya.

Di akhir, salah satu rekomendasi penting dalam FGD tersebut adalah pentingnya kehadiran DPD RI sebagai sarana aspirasi daerah diharapkan lebih aspiratif.

Batas maksimal syarat dukungan adalah salah satu langkah strategis untuk menekan pragmatisme dalam politik. Dengan kebijakan ini, proses demokrasi menjadi lebih inklusif dan sehat.

Kandidat tidak hanya dinilai dari kemampuan mengumpulkan dukungan, tetapi juga dari kualitas visi dan misi yang mereka tawarkan. (*)