Anggota Banggar Nizar: Apa Kita Diam Potensi Parkir Rp 32 M Terancam Menguap?

KETIK, SIDOARJO – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo belum melahirkan solusi untuk mengurai karut-marut pengelolaan parkir. Anggota banggar dari Partai Golkar Moh. Nizar SH mengajak berbagai pihak segera menyelamatkan potensi PAD dari retribusi parkir yang dinilai besar.

”Ada potensi pendapatan Rp 32 miliar terancam menguap. Apa kita diam saja,” ujar legislator berusia 51 tahun tersebut.

Nizar menyebutkan, rapat banggar Sabtu sore (1/7/2023) itu dihadiri oleh 13 di antara 21 anggota. Pertemuan, kata dia, diwarnai berbagai interupsi. Sebab, hanya sebagian pihak yang datang.

Direktur Operasional PT Indonesia Sarana Service (ISS) Dian Sutjipto hadir pada rapat tersebut. Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo tidak datang. Kepala Dishub Benny Airlangga sebelumnya mengatakan dirinya belum menerima undangan pada Sabtu siang (1/7).

Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya juga tak hadir. Padahal, PT ISS dan Dishub merupakan pihak yang bekerja sama. Adapun PKPM FEB UB merupakan pihak independen yang mengkaji titik-titik parkir.”Jadi, banggar tidak bisa mengonfrontasi langsung semua pihak,” ujar Nizar.

Menurut dia, upaya menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) membutuhkan kerja sama berbagai pihak di Kabupaten Sidoarjo. Sinergi harus kuat. Benar-benar turun sampai ke tingkat bawah. Tidak hanya di atas meja atau di atas kertas.

”Perlu keterlibatan serius sampai di tingkat forkopimda (forum komunikasi pimpinan daerah),” terangnya. Melibatkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

Anggota banggar dari Partai Golkar Moh. Nizar SH. (Foto: dok pri)

PAD dari parkir ini harus diupayakan bersama dengan sungguh-sungguh. Sebab, angkanya bisa mencapai lebih dari Rp 30 miliar. Uang itu dinilai besar. Bisa untuk membiayai beragam program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kalau tidak bisa masuk PAD, sebenarnya yang rugi adalah masyarakat.

”Kalau tidak masuk ke PAD, terus uang itu menguap ke mana,” ungkap legislator dari daerah pemilihah (dapil) Balongbendo, Krian, dan Tarik itu. 

Saat bertemu Banggar DPRD, PT ISS mengeluh. Dalam perjanjian disebutkan ada 359 titik. Kemudian, PKPM FEB Universitas Brawijaya melakukan kajian. Baru dapat ditemukan 87 titik. Saat ini, hanya sekitar 20 titik yang benar-benar bisa dikelola. PT ISS disebut-sebut baru mampu menyetor sekitar Rp 1,3 miliar. Itupun ditolak. Satu-satunya parkir pasar yang bisa dikelola baru Pasar Krian. Padahal, setidaknya ada 18 pasar daerah di Sidoarjo.

Apa yang harus dilakukan berbagai pihak itu? Nizar menyatakan, yang paling relevan saat ini ialah membantu PT ISS dalam bekerja sama dengan dishub. Jangan dibiarkan bekerja sendiri. Sebab, kontrak PT ISS dan dishub adalah kerja sama.

Lebih-lebih, menangani parkir bukan hal mudah. Berbagai kendala terjadi di lapangan. Banyak pula pihak-pihak yang terkait. Dari sisi kepentingan maupun aspek hukum. Baik individual, kelompok, maupun instansi. Jadi, mengelolanya juga butuh kerja sama.

”Saya berharap pemerintah dan aparat hukum turun bersama sampai ke tingkat bawah,” tegas Nizar.

Sebelumnya diberitakan, pada Sabtu sore (1/7/2023), Banggar DPRD Sidoarjo melakukan rapat kerja. Namun, rapat terkesan mendadak. Pas liburan panjang akhir pekan (long weekend). Banyak pihak tidak hadir. Di antara 21 anggota banggar, yang hadir 13 orang. Beberapa undangan lain juga tidak datang.

Padahal, rapat membahas persoalan penting. Salah satu yang dibahas ialah persoalan parkir. Tidak juga ada penyelesaian sengketa antara PT ISS dan Dishub Sidoarjo. Target PAD senilai Rp 32,09 miliar tidak tercapai. Bahkan, setoran ke kas daerah masih nol.

Alhasil, target PAD dari sektor retribusi secara keseluruhan gagal tercapai. Pada tahun anggaran 2022, PAD dari sektor retribusi ditarget mencapai Rp 64,36 miliar. Namun, realisasinya Rp 60,67 miliar. Ada kekurangan Rp 3,69 miliar. Atau, sekitar 94,3 persen.

Persentase itu kalah dengan raihan pendapatan dari pajak daerah. Pada 2022 target PAD dari pajak ditetapkan Rp 1,068 triliun. Hasilnya melesat menjadi Rp 1,214 triliun. Ada kelebihan capaian Rp 146,78 miliar. Persentasenya 113,7 persen. (*)