Anggaran Sarpras Pendidikan Pemalang 2026 Turun Signifikan, Disdikbud Andalkan Revitalisasi Sekolah dari Pusat

KETIK, PEMALANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pemalang mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan yang bersumber dari APBD tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2026, Disdikbud Pemalang hanya mengelola anggaran sekitar Rp7 miliar untuk kebutuhan sarpras pendidikan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk jenjang SD sebesar Rp4 miliar, SMP Rp2,5 miliar, serta PAUD/TK sekitar Rp1 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Disdikbud Kabupaten Pemalang, Bambang Mujiono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 23 Desember 2025.  

“Anggaran APBD 2026 untuk sarpras turun hampir seperempat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total Rp7 miliar itu pun masih terbagi untuk pengadaan seperti ATK dan meubeler, serta kegiatan fisik atau konstruksi. Artinya, dana murni untuk konstruksi menjadi jauh lebih kecil,” kata Bambang.

Ia menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya Disdikbud Pemalang mengelola anggaran sarpras dari APBD yang mencapai sekitar Rp16 miliar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat terus berlanjut guna menutup keterbatasan anggaran daerah.

Bambang menjelaskan, bantuan sarpras dari pemerintah pusat yang sebelumnya dikenal sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) kini berganti menjadi program revitalisasi sekolah. Program tersebut bersumber langsung dari Kemendikdasmen dan tidak dibatasi secara ketat nilai pagunya, melainkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing sekolah.

“Parameter sekolah yang bisa mendapatkan bantuan, baik dari APBD maupun pusat, minimal mengalami kerusakan sedang. Untuk kerusakan berat tentu menjadi prioritas utama. Sementara kerusakan ringan biasanya masih bisa ditangani melalui dana BOS,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Pemalang telah melaksanakan sekitar 19 kegiatan revitalisasi sekolah, baik negeri maupun swasta. Seluruh kegiatan tersebut, kata Bambang, telah rampung dilaksanakan.

Menghadapi keterbatasan APBD pada 2026, Disdikbud Pemalang telah mengajukan usulan revitalisasi sekolah kepada pemerintah pusat. Untuk tahun depan, pihaknya mengusulkan 93 lokus SD, 24 SMP, serta sekitar 87 hingga 89 PAUD/TK.

Seluruh usulan tersebut telah melalui proses administrasi dan tahapan verifikasi secara verbal. Namun demikian, jumlah sekolah yang akan disetujui sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap pada program revitalisasi dari kementerian. Dengan keterbatasan anggaran APBD, sulit menuntaskan persoalan kerusakan sekolah jika hanya mengandalkan dana daerah. Mudah-mudahan kebutuhan sarpras pendidikan di Pemalang tetap bisa terakomodasi melalui anggaran pusat,” pungkasnya. (*)