KETIK, MALANG – Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan pasokan dan perubahan harga menjelang Idulfitri. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan meningkatnya permintaan masyarakat dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasar.
Luh Putu Eka Wilantari, Kepala Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang, menjelaskan bahwa cuaca sangat memengaruhi hasil panen, terutama untuk tanaman pertanian seperti cabai.
Eka mengatakan, “Kalau untuk tanaman seperti cabai pasti berpengaruh karena terkait dengan hasil panen. Kadang-kadang, karena hujan yang terus-menerus, membuat cabainya bisa rusak atau busuk.”
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga di pasar. Sebaliknya, Diskopindag juga menyampaikan bahwa tujuan utama menjelang Lebaran adalah ketersediaan stok, bukan harga.
Selain itu, Eka menegaskan kenaikan harga masih dapat dikontrol selama pasokan di pasar tetap ada. Namun, keadaan akan menjadi lebih sulit ketika kenaikan harga dikombinasikan dengan kelangkaan barang.
“Yang lebih sulit itu ketika harganya sudah naik dan stoknya tidak ada. Jika stok masih ada, masyarakat relatif tenang. Tapi jika sudah langka, itu bisa memicu panic buying,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Diskopindag Kota Malang akan terus memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di berbagai pasar. Selain itu, koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha diperkuat untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap aman hingga Hari Raya Idulfitri.
Selain itu, Diskopindag Kota Malang juga telah menyiapkan opsi operasi pasar sebagai langkah antisipatif jika terjadi kelangkaan. Namun, pihaknya berharap kondisi tersebut tidak terjadi.
“Jika sampai terjadi kelangkaan, ya kita gelar operasi pasar, tapi semoga tidak sampai terjadi,” tambahnya.
Diskopindag Kota Malang berharap upaya pengawasan ini dapat menjaga stabilitas harga dan menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Diskopindag juga berkomitmen untuk bertindak cepat apabila ditemukan indikasi kelangkaan ataupun kenaikan harga yang merugikan konsumen. (*)
