Aktivis Kritik Penjelasan KSP soal Board of Peace, Dinilai Keliru Atribusi Dokumen

KETIK, SORONG – Pembelaan Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menuai kritik dari kalangan aktivis. Kritik muncul setelah Tenaga Ahli Utama KSP, Ulta Levenia, menyampaikan 20 poin rencana perdamaian Gaza yang disebut sebagai salah satu pertimbangan strategis pemerintah untuk bergabung dalam organisasi internasional tersebut.

Namun sejumlah pihak menilai penjelasan itu mengandung kekeliruan dalam atribusi dokumen. Setelah dilakukan verifikasi, poin-poin yang disampaikan KSP diduga bukan berasal dari Piagam (Charter) resmi BoP, melainkan dari draf proposal perdamaian yang pernah diajukan secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Langkah KSP ini saya nilai sebagai bentuk kecerobohan intelektual yang berisiko mendelegitimasi visi besar Presiden Prabowo Subianto. Mereka diduga kuat mencampuradukkan proposal taktis Donald Trump dengan Piagam resmi BoP yang secara tekstual sangat berbeda. Ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan ancaman nyata bagi kewibawaan diplomatik yang sedang dibangun Presiden dengan susah payah,” ujar Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, dalam keterangannya, Selasa, 10 Maret 2026.

Menurut Romadhon, publik melihat adanya jarak antara komitmen Presiden Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina dengan narasi yang disampaikan KSP. Ia menilai ketidaktepatan informasi tersebut berpotensi menimbulkan disinformasi dalam proses pengambilan kebijakan.

“Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai sosok dengan literasi militer dan geopolitik yang sangat mumpuni, seharusnya mendapatkan dukungan data yang presisi dari para pembantunya. Namun langkah KSP yang menjual ‘janji manis’ proposal perdamaian tanpa landasan hukum yang kuat dalam piagam organisasi justru memberikan kesan bahwa Presiden sedang dikelilingi oleh para pembisik yang gagap verifikasi,” lanjutnya.

Romadhon menilai kesalahan tersebut dapat melemahkan posisi diplomasi Indonesia jika tidak segera diklarifikasi. Ia secara khusus menyoroti klaim KSP terkait poin 9, 16, serta 19 hingga 20 yang dinilai keliru dalam penempatan dokumen hukum.

“KSP sedang mempertontonkan logika yang ngawur; mereka gagal membedakan antara piagam organisasi dengan brosur kampanye Trump. Membiarkan staf yang gagap data menjelaskan isu kedaulatan adalah cara tercepat mengikis dan melemahkan marwah Presiden Prabowo di panggung internasional,” tegas Romadhon.

Ia juga mendesak agar urusan diplomasi yang berkaitan dengan kedaulatan negara dikembalikan sepenuhnya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Menurutnya, komunikasi diplomasi seharusnya disampaikan melalui jalur resmi agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di tingkat internasional.

“Istana harus segera dibersihkan dari para penjaja narasi kosong yang hanya mengandalkan viralitas tanpa kredibilitas. Jika Presiden Prabowo tidak segera mengevaluasi dan mencopot oknum di KSP yang membuat blunder ini, maka istana sendiri yang sedang menanam bom waktu bagi reputasi nasional,” ujar Romadhon.

Ia menilai transparansi data penting agar kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan amanat konstitusi. Karena itu, Romadhon berharap Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja staf di lingkaran dalam pemerintahan.

“Kesalahan KSP ini bisa fatal karena menyentuh isu sensitif Palestina; ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi soal etika politik. Baiknya ada evaluasi dan copot mereka yang membuat istana tampak tidak kompeten, atau publik akan mencatat ini sebagai kegagalan staf dalam menjaga marwah kepemimpinan Prabowo,” pungkas Romadhon Jasn. (*)